Kompas.com - 15/02/2021, 17:42 WIB
Dalam rilis hasil investigasi kematian Pendeta Yeremia Zanambani, di Distrik Hitadipa, Papua, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan peristiwa itu diduga melibatkan anggota TNI. KOMPAS.com/JESSI CARINADalam rilis hasil investigasi kematian Pendeta Yeremia Zanambani, di Distrik Hitadipa, Papua, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan peristiwa itu diduga melibatkan anggota TNI.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM bakal menyerahkan barang bukti terkait kasus tewasnya enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) saat bentrok dengan polisi di Tol Jakarta-Cikampek, pada Selasa (16/2/2021).

Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam mengungkapkan, pihaknya sudah menerima surat permintaan pelimpahan barang bukti dari Bareskrim Polri.

"Kami akan memberikan barang bukti pada Selasa, 16 Februari 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta," kata Anam dalam keterangannya, Senin.

Adapun menurut keterangan Bareskrim, surat itu dikirim pada pagi hari ini. Polri meminta barang bukti untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas peristiwa tersebut.

Anam menuturkan, pelimpahan barang bukti itu juga nantinya akan dicatat dalam berita acara.

"Pelimpahan ini telah diminta secara resmi dan Komnas HAM RI akan memberikan secara resmi dengan berita acara penyerahan barang bukti guna kepentingan pelaksanaan rekomendasi khususnya penegakan hukum," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Polri Kirim Surat ke Komnas HAM, Minta Barang Bukti Kasus Tewasnya Laskar FPI

Diketahui, dari peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2020 itu, terdapat enam anggota laskar FPI yang tewas ditembak polisi karena diduga menyerang petugas.

Komnas HAM menyimpulkan tewasnya empat dari enam anggota laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM. Sebab, keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian.

Atas kesimpulan itu, Komnas HAM merekomendasikan agar tewasnya empat anggota laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana.

Untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM, Kapolri yang kala itu menjabat, Jenderal (Pol) Idham Azis, telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri.

Tim khusus tersebut bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh oknum polisi terhadap empat laskar FPI yang tewas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

Nasional
Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

Nasional
LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

LAN Raih Klasifikasi Badan Publik Informatif 2021

Nasional
Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

Wapres Yakin Wisata Halal Dapat Tingkatkan Wisatawan ke Indonesia

Nasional
Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

Sebelum Meninggal, Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi Lalu Alami Nyeri Perut

Nasional
Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

Menteri PPPA: Pelatihan Kewirausahaan Diarahkan untuk Perempuan Kepala Keluarga

Nasional
YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

Nasional
Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

Kecelakan LRT dan Transjakarta, Ketua DPR: Keamanan dan Keselamatan Transportasi adalah Hak

Nasional
PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

PT DI Kirim Satu Unit Pesawat NC212i Pesanan Kemenhan untuk TNI AU

Nasional
Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

Jokowi: Dunia Masih Dihadapkan pada Ketidakpastian Covid-19, Tetap Hati-hati

Nasional
Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

Untuk Realisasikan Tes PCR Rp 300.000, Kemenkes Akan Turunkan Harga Reagen

Nasional
YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

YLKI: Tidak Semua Moda Transportasi Harus Dikenakan Syarat Tes PCR

Nasional
Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

Kepada Lulusan Poltekesos Bandung, Risma: Ayo Kita Selesaikan Masalah Sosial

Nasional
Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

Pemerintah Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Peparnas XVI 2021 di Papua

Nasional
Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

Hujan Deras Iringi Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.