Alasan Pimpinan DPR soal Prolegnas Prioritas yang Tak Kunjung Disahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak ada kepentingan apa pun di balik belum disahkannya Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 (Prolegnas Prioritas 2021).

"DPR tidak punya kepentingan apa-apa sehingga belum mengesahkan prolegnas," kata Dasco saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Menurut Dasco, DPR sebetulnya telah dua kali menggelar rapat Badan Musyawarah terkait pengesahan Prolegnas Prioritas 2021.

Baca juga: Prolegnas Tak Kunjung Disahkan, Pengamat: Wajar Publik Nilai DPR Tak Serius Urus Rakyat

Namun, Dasco mengatakan, masih ada tarik menarik di antara fraksi-fraksi tentang beberapa rancangan undang-undang yang akan disahkan.

Tarik-menarik itulah yang akhirnya menyebabkan belum ada titik temu antarfraksi dan membuat Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan.

"Sehingga kita ambil atas kesepatan, kita ambil langkah agar masing-masing berkonsultasi dengan fraksi masing-masing selama masa reses dan nanti pada Bamus ketika masa sidang di depan pada masuk kita akan segera bahas dan ambil keputusan," ujar Dasco.

Politikus Partai Gerindra itu pun menyatakan, Prolegnas Prioritas 2021 akan disahkan pada masa sidang berikutnya.

"Itu sudah kesepakatan dari fraksi juga jadi tidak ada kepentingan apa-apa kecuali memang dinamika antarfraksi," kata dia.

Baca juga: Prolegnas Prioritas 2021 yang Tak Kunjung Disahkan...

Belum disahkannya Prolegnas Prioritas 2021 oleh DPR sebelumnya menuai kritik dari sejumlah pihak.

Pengamat politik Hendri Satrio pun mempertanyakan hal itu. Ia mempertanyakan ada tarik menarik apa sehingga Prolegnas Prioirtas 2021 tak kunjung disahkan.

"Jadi ada tarik menarik apa sebetulnya? Sampai tak kunjung disahkan," tanya Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Prolegnas Berlarut Disahkan, Pengamat: Ada Tarik Menarik Apa?

Pertanyaan itu disampaikan Hendri berkaca dari kondisi DPR yang didominasi oleh koalisi pendukung pemerintah sehingga harusnya Prolegnas dapat segera disahkan untuk membantu kebijakan dan program pemerintah.

"Jadi agak aneh kalau satu koalisi, prolegnasnya banyak yang tidak selesai atau yang tidak kunjung disahkan begitu," ujar dia.