Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Potensi Mutasi Virus Corona Akan Terus Terjadi, IAKMI Harap Pemerintah Lakukan Ini

Kompas.com - 13/02/2021, 13:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengatakan, mutasi virus corona berpotensi akan terus terjadi.

Hal tersebut karena sifat virus yang cepat berubah dan cepat menyebar.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa penanganan virus dengan cara penerapan 3M harus tetap dilakukan.

"Potensi mutasi virus akan terus terjadi. Maka prinsip dasar dalam penanganan virus adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M," kata Ede dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2/2021).

Baca juga: Studi Ungkap Mutasi Virus Corona Inggris Berlipat Ganda Setiap 10 Hari

Lebih lanjut, ia menyarankan dan mendorong pemerintah untuk memberikan semacam dukungan dana bagi pusat-pusat penelitian yang fokus terhadap virus penyebab penyakit Covid-19 ini.

Hal tersebut bertujuan agar perkembangan virus corona dapat terus terpantau oleh pusat-pusat penelitian tersebut.

"Penelitian terhadap virus ini harus dilakukan di samping juga penelitian dan pemantauan terhadap dampak imunisasi," ujarnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar ada langkah yang bisa segera diputuskan apabila mutasi virus benar terjadi.

"Apakah kecepatan penyebaran atau tingkat keseriusannya, karena masing-masing penanganannya akan berbeda," jelasnya.

Baca juga: Vaksin Lemah Bisa Picu Munculnya Mutasi Virus Berbahaya, Kok Bisa?

Sementara itu, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Syaraswati Hadinegoro mengatakan, sampai sekarang para peneliti masih mencari tahu apakah betul mutasi Covid-19 sudah terjadi di Indonesia.

Ia menjelaskan bagaimana proses mutasi virus Covid-19 kemungkinan dapat berkembang. Menurutnya, Covid-19 menggunakan spike untuk menempel di saluran nafas.

"Menempelnya ada suatu mekanisme seperti lock and screw, masuk seperti kunci yang disebut receptor. Itu yang disebut Receptor Binding-Domain (RBD). Di situlah yang kemudian bermutasi. Kalau bermutasinya itu banyak sehingga RBD-nya terganggu, maka akan mempengaruhi vaksin," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) telah menandatangi nota kesepahaman terkait suveilans genom virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Baca juga: Ahli China Temukan Mutasi Alami dari Virus Demam Babi Afrika

Nota kesepahaman itu ditandatangi langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

"Kerja sama ini dilatarbelakangi adanya pandemi yang berdampak luas dan sejumlah negara seperti Inggris dan Afrika Selatan telah melaporkan adanya mutasi jenis lain SARS-CoV-2 yang baru," kata Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, Slamet, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman secara virtual, Jumat (8/1/2021).

"Oleh sebab itu sangatlah penting untuk melakukan kerja sama identifikasi mutan virus SARS-CoV-2 untuk penanggulangan Covid-19 melalui surveilans genom virus," lanjut dia.

Slamet mengatakan, perjanjian kerja sama tersebut sudah dibahas secara intensif oleh perwakilan dari dua kementerian.

Adapun selain para menteri, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi, Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional juga menandatangi nota kesepahaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com