Dukung Menkes Genjot Testing, Pimpinan Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik jika Kasus Aktif Meningkat

Kompas.com - 10/02/2021, 07:30 WIB
Warga berjalan di depan mural dengan tema COVID-19 di halaman Balai Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/1/2021). Gubernur Jawa Barat menyatakan Kota Depok dan Kabupaten Karawang berstatus siaga 1 disebabkan selama sebulan berada di zona merah dalam risiko penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAWarga berjalan di depan mural dengan tema COVID-19 di halaman Balai Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/1/2021). Gubernur Jawa Barat menyatakan Kota Depok dan Kabupaten Karawang berstatus siaga 1 disebabkan selama sebulan berada di zona merah dalam risiko penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan menggenjot pelaksanaan testing dan tracing terkait Covid-19.

Charles pun meminta masyarakat tidak perlu panik apabila terjadi peningakatan angka kasus aktif Covid-19 imbas gencarnya testing dan tracing tersebut.

"Peningkatan kasus aktif ini hendaknya tidak membuat masyarakat panik, karena justru dengan testing dan tracing yang jauh lebih masif, kondisi rill penyebaran Covid-19 di masyarakat bisa tergambar dengan jelas," kata Charles dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021) malam.

Baca juga: Panglima TNI Kerahkan 27.866 Babinsa untuk Tracing Covid-19

Menurut Charles, publik mesti mengakui bahwa kasus Covid-19 yang tercatat selama ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, di mana kasus Covid-19 di lapangan bisa jadi jauh lebih tinggi daripada yang tercatat.

Charles mengatakan, angka tidak riil tersebut membuat pemetaan di lapangan menjadi tidak akurat sehingga kebijakan penanganan menjadi kurang efektif.

"Oleh karenanya, langkah perbaikan Menkes yang akan menggenjot testing dengan metode swab antigen terhadap 15-30 orang kontak erat per kasus aktif dalam waktu 72 jam, harus didukung," kata dia.

Politikus PDI-P itu berharap, penyebaran Covid-19 dapat diredam dengan metode testing dan tracing baru yang berjalan simultan dengan program vaksinasi.

Baca juga: Menko PMK: PPKM Mikro untuk Efektifkan Tracing, Testing, dan Treatment

"Tidak boleh ada euforia ataupun kelonggaran protokol kesehatan sebelum Covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia," ujar Charles.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan meningkatkan tracing dan tracking dalam mengatasi kasus Covid-19.

Dia juga sudah mewanti-wanti peningkatan pemeriksaan ini akan turut mendorong peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, sama seperti yang terjadi di India.

"Saya juga sudah ingatkan ke Presiden ini terjadi di India, ini strategi di India, yang akan terjadi nanti jumlah kasus akan naik karena akan lebih banyak yang terlihat," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa, dikutip dari Kontan.co.id



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X