Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Target Nasional, Jokowi Minta Pemda Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal

Kompas.com - 11/02/2021, 13:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah daerah harus menggelar vaksinasi secara massal.

Tujuannya agar penyuntikan vaksin Covid-19 bisa dilakukan dalam jumlah besar sehingga segera tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

Menurut Jokowi, vaksinasi di Puskesmas harus tetap dilakukan. Namun, harus diagendakan pula vaksinasi massal oleh pemerintah daerah.

"Harus ada yang dalam bentuk massal. Kumpulkan bisa di GOR, kumpulkan di balai kota dan jumlah yang banyak," kata Jokowi pada "Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021" di Istana Negara yang ditayangkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Jokowi: Pekan Depan Mulai Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Pelayanan Publik

"Sehingga secara harian kita bisa melakukan suntikan vaksin dalam jumlah yang banyak agar segera tercapai herd immunity," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 harus tepat sesuai sasaran dan target penerima.

Pasalnya, vaksin Covid-19 menjadi barang yang diperebutkan banyak negara di dunia. Pemerintah Indonesia sendiri hingga saat ini masih berusaha keras memperoleh tambahan vaksin Covid-19 dari berbagai sumber.

Jokowi menuturkan, untuk saat ini produsen vaksin Covid-19 tidak banyak. Namun, sebanyak 215 negara berebut untuk mendapatkan vaksin.

Di sisi lain, baru ada sekitar 42 negara di dunia yang bisa menjalankan program vaksinasi Covid-19.

"Yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta dosis. Ya alhamdulillah karena sejak awal, sejak Agustus (2020) kita sudah mulai pendekatan dengan produsen-produsen vaksin," ungkap Jokowi.

Hingga saat ini, vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang ditujukan kepada tenaga kesehatan masih terus berlangsung. Vaksinasi tahap pertama ini dimulai sejak 13 Januari 2021.

Berdasarkan data pemerintah, ada 1.468.764 tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 hingga Rabu (10/2/2021) pukul 12.00 WIB.

Dari data tersebut, 279.251 tenaga kesehatan sudah disuntik vaksin dosis kedua. Angka itu didapatkan setelah ada penambahan 57.798 tenaga kesehatan yang divaksin dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Meleset

Sementara itu, tenaga kesehatan yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama tercatat ada 969.546 orang setelah sebelumnya bertambah 124.139 orang.

Adapun pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap total 181.554.465 orang penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari total populasi.

Vaksin Covid-19 disuntikkan sebanyak dua dosis dalam rentang 14 hari.

Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com