Kunjungi KPK, Menkes Minta Pendampingan Program Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berdiskusi mengenai program vaksinasi Covid-19, Kamis (11/2/2021).

Budi mengatakan, program vaksinasi nasional tersebut menargetkan pemberian vaksin kepada 181,5 juta rakyat Indonesia di atas 18 tahun.

"Jadi butuh 363 juta vaksin dosis, karena masing-masing butuh dua dosis, kalau ditambah 15 persen cadangan ada 426 juta dosis vaksin," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (11/2/2021).

"Jadi bisa kebayang kalau harga vaksin rata-rata biar gampang menghitungnya 10 dollar dengan 426 juta dosis itu (totalnya) 4,3 billion (miliar) US dollars uangnya akan nanti dikeluarkan untuk membeli sejumlah vaksin ini," ucap Budi.

Oleh karena itu, Budi Gunadi beserta jajaran Kemenkes membuka dialog secara dini dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan pendampingan.

"Saya bicara dengan Pak Ketua, fungsinya KPK mencegah, jangan sampai teman-teman di kementerian/lembaga yang memang mendapatkan tanggung jawab besar dan anggaran yang besar ini jalan ke depannya salah," ucap Budi.

"Pak Ketua bilang, jangan sampai kita membiarkan mereka masuk jurang. Kalau bisa kita bantu kasih tahu, ini pagar-pagarnya supaya jangan sampai masuk jurang," kata dia.

Selain persoalan vaksinasi, merek, dan perkembangannya, Budi menyebut, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai rencana program vaksinasi gotong royong dan vaksinasi mandiri.

Kendati demikian, ia mengatakan, program ini belum difinalisasi karena menunggu vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan vaksinasi kepada lansia selesai dan dimulai vaksinasi untuk tenaga publik.

"Setelah itu opsi ini baru akan kita kaji, diskusi yang sudah ada mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau kita bisa mendapatkan persetujuan dari KCP PEN kita bisa kemudian meluncurkan program ini," ucap Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, kedatangan Menteri Kesehatan untuk berdiskusi terkait perkembangan dan rencana program Vaksin Covid-19.

Ipi mengatakan, KPK memiliki tugas untuk melaksanakan segala pencegahan, koordinasi dan monitoring untuk mendampingi kementerian/lembaga dari korupsi.

Apalagi, sejumlah Kementerian saat ini sedang melaksanakan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Kami kembali menerima kunjungan beliau untuk memaparkan terkait perkembangan dan rencana program vaksinasi ke depan," ucap dia.

Adapun pertemuan Menteri Kesehatan dengan KPK hari ini diterima langsung oleh ketua KPK Firli Bahuri dan sejumlah pimpinann lainnya.