Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Ungkap Masih Ada Daerah yang Menunggu Hasil Tes Covid-19 Sampai 10 Hari

Kompas.com - 10/02/2021, 12:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, masih ada daerah yang mengalami waktu tunggu lama untuk memastikan hasil pemeriksaan Covid-19.

Nadia mengungkapkan, kondisi ini disebabkan laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 metode real time PCR masih terbatas.

"Sekarang kita sudah punya 620 laboratorium pemeriksaan PCR. Tetapi jumlah ini tak merata untuk seluruh kabupaten/kota. Sebagian besar laboratorium ini berada di pusat ataupun di ibu kota kabupaten/kota," kata Nadia dalam konferensi pers daring yang ditayangkan YouTube Kemenkes, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: Kemenkes: 20-30 Kontak Dekat Pasien Covid-19 Akan Dilacak

Sehingga, apabila spesimen berasal dari daerah yang jauh atau secara geografis sulit dijangkau, membutuhkan waktu lama untuk proses pengirimannya.

Apabila ditambah dengan beban pemeriksaan spesimen, maka waktu tunggu untuk mendapat kepastian hasil pemeriksaan bisa lebih lama.

"Ada yang lebih dari tiga hari, ada yang sepekan atau bahkan bisa 10 hari," ungkap Nadia.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, Nadia menyebut pemerintah segera melakukan intervensi proses pelacakan (tracing), pemeriksaan (testing) dan treatment (perawatan) atau 3T di 98 daerah yang melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Baca juga: 2 Juta Data Covid-19 Belum Terlaporkan, Kemenkes: Mulai Disinkronkan

Khusus untuk pelacakan, pemerintah meningkatkan kuota untuk pelacakan kontak dekat dari individu yang positif Covid-19.

Jika sebelumnya, ada lima hingga 10 orang kontak dekat yang dilacak dari satu kasus positif Covid-19, maka ke depannya pelacakan akan menyasar 20 hingga 30 kontak dekat.

Nadia menyebut, saat ada satu orang positif, maka sebanyak 20-30 orang yang berkontak dekat dengan orang itu akan dilacak.

Kemudian, apabila ada beberapa orang dari jumlah itu ternyata ada yang positif, maka sebanyak 20-30 orang kontak dekat masing-masing dari mereka juga akan dilacak.

Baca juga: Kemenkes Perkirakan Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1,7 Juta Akhir 2021

Nadia menegaskan, tracing yang lebih masif ini akan fokus dilakukan di 98 kabupaten/kota penyelenggara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Penentuan 98 daerah ini menurut Nadia berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahu 2021.

Pemerintah berharap, percepatan pelacakan kontak akan lebih banyak mendeteksi kasus-kasus positif Covid-19. Terutama, kasus positif tanpa gejala.

"Sehingga bisa segera ditangani, baik dengan isolasi mandiri atau lainnya. Kemudian bisa memutus rantai penularan di masyarakat hingga keluarga," tegas Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com