KPK Periksa 2 Saksi yang Perusahaannya Dipakai Anak Buah Edhy Prabowo Dapatkan Izin Ekspor Benur

Kompas.com - 10/02/2021, 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi untuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster pada, Selasa (9/2/2021).

Keduanya yaitu, Bachtiar Tamin (swasta) dan Baary Elmirfak Harmadja (swasta). Diduga perusahaan milik mereka dipakai untuk mendapatkan izin ekspor benur.

“Kedua saksi tersebut dikonfirmasi terkait dengan dugaan penggunaan perusahaan milik para saksi oleh tersangka AMP (Andreau Misanta Pribadi) dari tahun 2018 untuk mendapatkan izin sebagai eksportir benur di KKP tahun 2020,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021).

Ali mengatakan, seharusnya ada 4 saksi lain yang juga diperiksa KPK, namun mereka tidak hadir tanpa adanya konfirmasi.

Baca juga: KPK Dalami Pembelian Tanah Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Benih Lobster

Keempat saksi yang tak hadir tersebut, kata Ali, yakni tiga orang wiraswasta bernama Sugianto, Dian Nudin dan Bong Lannysia, serta satu orang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Karantina Jakarta 1 bernama Habrin Yake.

“Tim Penyidik KPK akan segera kembali mengirimkan surat panggilan, dan KPK tetap menghimbau para saksi untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan selanjutnya,” ucap Ali.

Adapun dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka sebagai penerima suap.

Ketujuh tersangka tersebut yakni Edhy Prabowo, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (due diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Edhy Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (due diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP).

Baca juga: KPK Dalami Pemberian Barang dari Staf Edhy Prabowo Terkait Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Kemudian ada juga Amiril Mukminin (AM) dari unsur swasta/sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Sedangkan tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT) yang telah rampung penyidikannya, dan akan segera disidang dalam perkara itu.

Edhy diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benur menggunakan perusahaan "forwarder" dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.

Selain itu, Edhy juga diduga menerima 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.