PDI-P Tunjuk Diah Pitaloka Gantikan Ihsan Yunus sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR

Kompas.com - 08/02/2021, 14:33 WIB
Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi VIII Diah Pitaloka dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P Diah Pitaloka ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR menggantikan Ihsan Yunus yang dirotasi ke Komisi II DPR.

Penetapan Diah sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Senin (8/2/2021).

"Perihal perubahan penugasan kelengkapan DPR RI, yaitu yang semula saudara M Ihsan Yunus, digantikan oleh saudara Diah Pitaloka," ucap Muhaimin di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari Tribunnews.com.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu kemudian meminta persetujuan mengenai perubahan komposisi pimpinan Komisi VIII DPR.

"Untuk kepentingan ini, apakah para anggota menyetujui susunan tersebut?," tanya Muhaimin.

"Setuju," jawab anggota Komisi VIII DPR.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kata KPK Soal Nama Kader PDI-P Ihsan Yunus yang Muncul Saat Rekonstruksi Kasus Suap Bansos Covid-19

Dengan penetapan ini, maka susunan pimpinan Komisi VIII DPR RI terdiri dari Yandri Susanto selaku Ketua Komisi VIII serta Ace Hasan Syadzily, Marwan Dasopang, Mokhlas Sidik, dan Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Komisi VIII.

Diberitakan sebelumnya, PDI-P merotasi sejumlah anggota DPR RI periode 2019-2024, salah satunya Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Adapun Ihsan Yunus tengah dikait-kaitkan dengan kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Dalam rekonstruksi yang digelar KPK, diketahui bahwa perantara Ihsan yang bernama Agustri Yogasmara menerima uang Rp 1,352 miliar dan dua sepeda merek Bompton dari Harry Van Sidabuke, pihak swasta yang berstatus tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam kasus itu, Juliari Batubara diduga telah menerima uang sebesar Rp 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya.

Uang tersebut diduga didapat dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 per paket bansos senilai Rp 300.000.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Diah Pitaloka Gantikan Ihsan Yunus Sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR"



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X