Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Peringati HPN 2021, DPR Sebut Pers sebagai Pilar Demokrasi di Era Reformasi

Kompas.com - 08/02/2021, 14:09 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin menyebut, pers di era reformasi sebagai salah satu pilar demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pasalnya, pers merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, terutama dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

“Kami harapkan pers dapat menciptakan kualitas demokrasi yang lebih baik dan terus memperhatikan prinsip etika jurnalistik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Revisi UU Pemilu Hanya Ramai di Parlemen, DPR Diminta Dengar Aspirasi Penyelenggara

Pernyataan tersebut disampaikan Azis dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan milad Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-75.

Adapun tema HPN yang diangkat pada 2021, yaitu “Bangkit dari Pandemi, Pers sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi”.

Azis berharap, di tengah pandemi Covid-19, pers bisa terus berkontribusi mengawal demokrasi. Tak hanya itu, demi kemajuan bangsa, pers diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi melalui informasi yang membangun.

Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Ingin Aturan Seragam Sekolah Baru Segera Dijalankan

“Oleh karenanya, pers harus selalu menyampaikan informasi secara objektif, membangun, dan mengedukasi masyarakat,” katanya.

Selain itu, lanjut Azis, pers harus dapat membantu program pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pemberitaan edukatif di tengah masyarakat.

Azis yakin, dengan adanya dukungan dari pers, maka kesehatan masyarakat Indonesia dan percepatan ekonomi nasional (PEN) akan segera terwujud.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Minta Kejati Kalsel Hukum Berat Perkara Narkoba

“Soal Covid-19, saya minta pers dapat menangkal informasi hoaks (berita bohong) yang marak terjadi di sosial media (sosmed). Misalnya, soal vaksin dan sebagainya,” imbuh Azis.

Aziz menekankan, pers harus bisa meluruskan berita-berita tidak benar yang sedang marak saat ini. Dengan demikian, maka akan tercipta kondisi kondusif di tengah masyarakat.

"Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang dialami oleh negara-negara di seluruh dunia, pers harus dapat menjadi penyambung informasi yang baik kepada masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Hari Kanker Sedunia, DPR Minta Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien Tak Terganggu

Lebih lanjut, Aziz mengimbau insan pers untuk selalu menjaga kesehatan dan imun tubuh melalui penerapan protokol kesehatan (prokes).

"Kita harus selalu ingat bahwa ada keluarga atau orang-orang dekat yang sedang menanti di rumah," kata Azis.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com