Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Derita Tenaga Kesehatan, Insentif yang Hampir Dipangkas hingga Penyaluran Tak Merata

Kompas.com - 05/02/2021, 13:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Berdasarkan survei yang dilakukan LaporCovid-19 hingga tanggal 26 Januari 2020, ada 75,6 persen atau sekitar 120 orang dari 160 tenaga kesehatan yang disurvei mengaku belum mendapat insentif, dan 24 persen lainnya menerima insentif, tetapi jumlahnya jauh dari pagu Kepmenkes 2539/2020.

Baca juga: Pemerintah Bakal Beri Insentif untuk Vaksinator

Dokter Dewi, bukan nama sebenarnya, yang bertugas di salah satu puskesmas di Jakarta Selatan mengatakan, rata-rata mendapatkan insentif Rp 5,5 juta per bulan.

”Insentifnya yang menentukan kepala puskesmas, katanya disesuaikan beban pekerjaannya. Sopir ambulans di tempat saya bisa mendapat lebih tinggi, bisa Rp 6 juta per bulan. Kami tidak tahu bagaimana penghitungannya,” ujarnya.

Laporan yang diterima LaporCovid19 menunjukkan, jumlah santunan yang diterima nakes sangat bervariasi. Misalnya, perawat dan bidan di daerah sebulan hanya mendapatkan Rp 200.000 dan Rp 300.000.

Sejumlah nakes mengharapkan ada peninjauan kembali terhadap kriteria nakes yang mendapat insentif, yang dibatasi pada rumah sakit rujukan. Sebab, nakes yang bekerja di rumah sakit nonrujukan juga banyak yang tertular dari pasien.

Data dari Pusara Digital-LaporCovid19 menunjukkan, hingga Kamis jumlah nakes yang meninggal karena Covid-19 mencapai 703 orang, terdiri dari 303 dokter, 215 perawat, 101 bidan, 20 dokter gigi, 15 ahli tenaga laboratorium medik, dan sejumlah tenaga kesehatan lain.

Baca juga: Tak Pangkas Insentif Nakes, Pemerintah Tambah Anggaran Kesehatan dan Bakal Beri Insentif untuk Vaksinator

Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dari 303 dokter yang meninggal, sebanyak 169 adalah dokter umum, 129 dokter spesialis, dan 5 dokter residen.

Artikel telah tayang di Kompas.id dengan judul Pemberian Insentif dan Santunan Belum Merata

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com