Terus Kawal Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Ini Rekomendasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama instansi terkait lainnya terus mengawal dan memberikan masukan atas langkah-langkah pemerintah dalam pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19, termasuk alat kesehatan pendukung vaksinasi.

Hal itu dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan pada proses pengadaan vaksin di tengah pandemi Covid-19.

"Kondisi tidak normal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Kata KPK Soal Nama Kader PDI-P Ihsan Yunus yang Muncul Saat Rekonstruksi Kasus Suap Bansos Covid-19

Ipi menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan permasalahan yang teridentifikasi sekaligus rekomendasinya kepada pemerintah.

Saat ini, menurut dia, pengadaan alat kesehatan pendukung vaksinasi Covid-19 dapat direncanakan karena tersedia di pasaran meskipun kondisi pandemi.

Untuk itu, KPK menyampaikan rekomendasinya agar proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terhindar dari potensi konflik kepentingan.

"KPK merekomendasikan sebaiknya mengikuti ketentuan yang ada dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dilakukan dengan metode pengadaan yang umum berlaku seperti e-purchasing atau e-procurement," kata dia.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri, KPK: Salut dan Respek