"Kalau Moeldoko Mau Jadi Capres Partai Demokrat, Bikin Kartu Anggota Dahulu"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendaftar jadi kader Partai Demokrat dahulu jika ingin diusung sebagai calon presiden.

Herzaky berharap keinginan Moeldoko itu tidak diwujudkan dengan mendongkel kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Kalau KSP Moeldoko mau menjadi Capres melalui Partai Demokrat, ya bikin Kartu Tanda Anggota dahulu sebagai kader Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua umum, apalagi melalui kongres luar biasa," kata Herzaky, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021) malam.

Baca juga: Eks Wasekjen Sebut Moeldoko Figur yang Tepat Pimpin Partai Demokrat

Herzaky juga menanggapi pernyataan mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Yus Sudarso yang menyebut upaya mengganti AHY dengan Moeldoko sama seperti ketika Susilo Bambang Yudhoyono diusung sebagai capres pada 2004 lalu.

Menurut Herzaky, rencana mengudeta AHY tersebut merupakan kesalahan besar yang inkonstitusional.

"Salahnya adalah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui kongres luar biasa. Dulu, hal itu tidak ada. Bapak SBY duduk sebagai Dewan Pembina," kata Herzaky.

Menurut Herzaky, Moeldoko seharusnya fokus membantu Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi.

"Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan," kata dia.

Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY

Diberitakan, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky, Senin.