Soroti Situasi Pengamanan Perbatasan, Anggota Komisi I Minta Kominfo Prioritaskan Pembangunan BTS

Kompas.com - 01/02/2021, 18:35 WIB
Calon Gubernur Jabar, TB Hasanuddin seusai silaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). KOMPAS.com/AGIE PERMADICalon Gubernur Jabar, TB Hasanuddin seusai silaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendapatkan kabar bahwa pengamanan perbatasan (Pamtas) wilayah darat tidak begitu menguntungkan dalam hal komunikasi.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memprioritaskan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah perbatasan.

"Pamtas atau pengamanan perbatasan, khusus perbatasan darat, situasi medannya tidak begitu menguntungkan. Patroli hanya berjalan, terutama di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan dengan wilayah perbatasan Sabah Malaysia," kata Hasanuddin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Menko Polhukam Minta TNI AU Perkuat Pengamanan Perbatasan Wilayah di Udara

Dia menjelaskan, pembangunan BTS dirasa perlu untuk terciptanya informasi yang baik bagi prajurit-prajurit TNI.

Menurutnya, TNI akan mampu melakukan komunikasi, atau kontak teritorial dengan masyarakat setempat dalam rangka upaya bela negara jika pembangunan BTS diprioritaskan.

"Apakah Pak Menteri sudah memasukkan program pembangunan BTS ini, yang kalau tidak salah ada 1.682 BTS di tahun 2020? Kalau belum, mohon dengan segala hormat, karena ini demi kepentingan, bukan hanya prajurit TNI tapi untuk yang lebih besar lagi, yakni kepentingan bangsa dan negara, mohon mendapat prioritas," ungkap dia.

Baca juga: Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Pembangunan BTS, lanjutnya, seharusnya menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah.

Pembangunan di seluruh daerah perbatasan tersebut guna memudahkan akses komunikasi selular.

Sebab, ia menilai di lokasi tersebut, prajurit TNI Angkatan Darat tampak kesulitan berkomunikasi.

"Kurang lebih ada sekitar tiga atau empat batalion pasukan TNI Angkatan Darat di sana. Ini tentu sistem komunikasinya itu tidak begitu baik," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Hasanuddin melanjutkan, pembangunan BTS akan memacu teknologi selular bagi prajurit-prajurit TNI di perbatasan.

Pemerintah juga perlu memacu penyebaran informasi di daerah perbatasan, termasuk penyiaran radio dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat perbatasan.

"Termasuk di dalamnya dan itu sudah mencari solusi misalnya RRI dan lain sebagainya. Karena apa? Dibutuhkan sebuah informasi yang baik pada prajurit-prajurit itu," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X