Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Situasi Pengamanan Perbatasan, Anggota Komisi I Minta Kominfo Prioritaskan Pembangunan BTS

Kompas.com - 01/02/2021, 18:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendapatkan kabar bahwa pengamanan perbatasan (Pamtas) wilayah darat tidak begitu menguntungkan dalam hal komunikasi.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memprioritaskan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah perbatasan.

"Pamtas atau pengamanan perbatasan, khusus perbatasan darat, situasi medannya tidak begitu menguntungkan. Patroli hanya berjalan, terutama di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan dengan wilayah perbatasan Sabah Malaysia," kata Hasanuddin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Menko Polhukam Minta TNI AU Perkuat Pengamanan Perbatasan Wilayah di Udara

Dia menjelaskan, pembangunan BTS dirasa perlu untuk terciptanya informasi yang baik bagi prajurit-prajurit TNI.

Menurutnya, TNI akan mampu melakukan komunikasi, atau kontak teritorial dengan masyarakat setempat dalam rangka upaya bela negara jika pembangunan BTS diprioritaskan.

"Apakah Pak Menteri sudah memasukkan program pembangunan BTS ini, yang kalau tidak salah ada 1.682 BTS di tahun 2020? Kalau belum, mohon dengan segala hormat, karena ini demi kepentingan, bukan hanya prajurit TNI tapi untuk yang lebih besar lagi, yakni kepentingan bangsa dan negara, mohon mendapat prioritas," ungkap dia.

Baca juga: Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Pembangunan BTS, lanjutnya, seharusnya menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah.

Pembangunan di seluruh daerah perbatasan tersebut guna memudahkan akses komunikasi selular.

Sebab, ia menilai di lokasi tersebut, prajurit TNI Angkatan Darat tampak kesulitan berkomunikasi.

"Kurang lebih ada sekitar tiga atau empat batalion pasukan TNI Angkatan Darat di sana. Ini tentu sistem komunikasinya itu tidak begitu baik," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Hasanuddin melanjutkan, pembangunan BTS akan memacu teknologi selular bagi prajurit-prajurit TNI di perbatasan.

Pemerintah juga perlu memacu penyebaran informasi di daerah perbatasan, termasuk penyiaran radio dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat perbatasan.

"Termasuk di dalamnya dan itu sudah mencari solusi misalnya RRI dan lain sebagainya. Karena apa? Dibutuhkan sebuah informasi yang baik pada prajurit-prajurit itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com