Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Kompas.com - 19/01/2021, 20:03 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Seindonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1/2021). Hari ini, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Seindonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1/2021). Hari ini, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat tanah di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw. Inpres tersebut ditandatangani Jokowi pada 11 Januari 2021.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, inpres itu akan mempercepat tercapainya kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai sentra baru ekonomi.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk berbatasan dengan negara Malaysia, PLBN Motaain berbatasan dengan Timor Leste dan PLBN Skouw yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Baca juga: Jokowi: Kawasan Perbatasan dan Pulau Terdepan Harus Merasakan Kehadiran Negara

"Pada berbagai kesempatan saat meresmikan PLBN, Presiden selalu menekankan untuk daerah PLBN ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Pramono, melalui keterangan tertulis, Selasa (19/1/2021).

"Sekarang etalase kita relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh negara tetangga kita, baik itu dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan sebagainya. Kita maksimalkan agar inpres yang diberi batas waktu dua tahun ini, kita bisa mengerjakan sebaik-baiknya dalam kurun 2021-2022," tutur dia.

Pramono menuturkan, terdapat 60 program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 10 kementerian atau lembaga di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw.

Enam puluh program kegiatan tersebut terdiri dari 21 program kegiatan di Aruk, 20 program kegiatan di Motaain dan 19 program kegiatan di Skouw.

Dengan adanya inpres tersebut, kementerian atau lembaga diharapkan dapat membuat tiga kawasan perbatasan itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Pemerintah Mulai Kerjakan Tahap III Pos Lintas Batas Negara di Aruk

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diminta memberi pengarahan dan menyelesaikan masalah yang timbul dari pelaksanaan inpres.

Sementara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan.

"Presiden mengharapkan bahwa dalam persoalan membangun pusat perekonomian di PLBN ini bisa kita koordinasikan yang baik sehingga betul-betul apa yang menjadi harapan presiden ini bisa terwujudkan," ujarnya.

Ada 10 Menteri yang mendapat Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

Sepuluh menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Baca juga: BNPP dan Pemprov NTT Godok Konsep Percepatan Pembangunan Ekonomi di Perbatasan Motaain



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X