Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Keterisian RS di 8 Provinsi Lebih dari 60 Persen

Kompas.com - 01/02/2021, 17:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia yang saat ini tinggi menambah beban rumah sakit (RS).

Menurut dia, setidaknya ada delapan provinsi dengan angka keterisian tempat tidur di RS yang telah melampaui 60 persen.

"Seperti yang sudah saya sebutkan pekan lalu, jumlah kasus aktif yang banyak ini menambah beban RS. Rasio pemanfaatan tempat tidur ruang IGD, ruang isolasi mencapai lebih dari 60 persen," ujar Reisa dalam keterangan pers daring yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Satgas: Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Dua Kali Lipat Kapasitas Penonton Stadion GBK

Bahkan, menurut Reisa, kapasitas RS di Provinsi Kalimantan Timur dan Banten kini mencapai 75 persen.

Kemudian, di DKI Jakarta sebanyak 72 persen. Di DIY, tercatat sebesar 70 persen.

Sementara itu, kapasitas RS di Bali tercatat sebesar 69 persen, di Jawa Barat sebesar 68 persen, di Sulawesi Tengah sebesar 63 persen, dan Jawa Timur sebesar 62 persen.

Baca juga: TNI Siapkan 109 Rumah Sakit dan 91.817 Personel untuk Penanganan Covid-19

Reisa pun menyebut, kasus aktif yang tercatat saat ini lebih dari 175.000 kasus. Angka ini, kata dia, dua kali kapasitas penonton di Stadiun Gelora Bung Karno (GBK).

"Saat ini kasus aktif kita mencapai lebih dari 175.000 kasus. Jumlah yang banyak sekali untuk dirawat. Apabila dapat diibaratkan, jumlah ini dua kali lebih besar dari kapasitas penonton Stadion GBK," kata Reisa. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com