Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga 23 Persen pada 2025

Kompas.com - 01/02/2021, 16:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah menargetkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Jumlah tersebut harus terus ditingkatkan hingga 31 persen pada tahun 2050.

"Pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23 persen dan terus ditingkatkan sampai 31 persen tahun 2050," kata Ma'ruf saat memberi sambutan dalam acara Dies Natalis ke-5 dan Lustrum ke-1 Universitas Pertamina Tahun 2021 secara daring, Senin (1/2/2021).

Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN), kata Ma'ruf, bauran energi primer nasional tahun 2019 sebesar 37,15 persen dari batu bara, 33,58 persen dari minyak bumi, 20,13 persen dari gas bumi, dan 9,15 persen dari EBT.

Ma'ruf mencontohkan, saat ini sumber energi utama yang digunakan untuk memasak oleh sebagian besar rumah tangga di Indonesia, yakni elpiji, lebih dari 70 persennya diimpor.

Baca juga: Wapres Minta RI Kurangi Ketergantungan terhadap Energi Fosil

Namun, kata dia, saat ini target tersebut masih jauh karena pemanfaatan energi baru terbarukan masih berada di kisaran 9,15 persen.

Dengan demikian, Indonesia pun perlu belajar dari beberapa negara yang telah sukses dalam pemanfaatan EBT.

Contohnya adalah negara Jerman, yang bauran energi primer dari EBT-nya telah mencapai 85 persen dari energi nasionalnya.

Sebagian besar EBT di Jerman, kata dia, merupakan energi dari tenaga surya, angin, sampah biomassa, dan hidroelektrik.

Hal tersebut tidak lepas dari riset, inovasi, dan investasi dari pemerintahnya yang menyatakan bahwa tahun 2050 semua energi berasal dari energi hijau dan bersih.

"Sebenarnya potensi EBT di Indonesia cukup besar, terutama dari energi surya, angin, dan hidroelektrik. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, tentu memiliki potensi energi surya berlimpah, namun belum dikelola secara maksimal," kata dia.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari penggunaan energi surya, energi angin, dan hidroelektrik yang belum banyak dimanfaatkan sektor industri atau perumahan.

Baca juga: Wapres: Kebijakan Subsidi Energi Harus Diperbaiki agar Tercipta Keadilan

Oleh karena itu, selain investasi dirinya juga ingin menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk industri energi Indonesia.

"Target bauran energi dengan energi terbarukan pada tahun 2025 tidak akan tercapai jika riset dan inovasi tidak turut serta ditingkatkan," ucap dia.

Lebih jauh, Ma'ruf mengatakan, pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi salah satu program prioritas untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap energi fosil.

Pasalnya, Indonesia saat ini masih tergantung pada energi fosil yang diimpor.

"Ketergantungan terhadap energi fosil itu harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com