Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2021, 13:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo meminta pemerintah lebih tegas dalam menerapkan sanksi pada komunitas masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Hal itu perlu dilakukan untuk melandaikan kurva kasus Covid-19 di Indonesia. Hingga saat ini terdapat 1.078.314 kasus Covid-19 dan 29.998 pasien meninggal dunia di Tanah Air.

Menurut Imam, masyarakat tidak terbiasa dengan pola hidup menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan (3M) sebelum pandemi. Maka, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengubah perilaku masyarakatnya.

"Mengubah perilaku tidak bisa didorong hanya dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran. Namun juga harus ada regulasi ketat di tingkat komunitas masyarakat," kata Imam dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, IAKMI Sarankan Penerapan Karantina Wilayah

Imam menjelaskan, ada bermacam-macam komunitas masyarakat, misalnya komunitas perkantoran, pasar tradisional (adat) dan komunitas lembaga keagamaan.

Komunitas masyarakat itu harus dipantau oleh pemerintah dengan menerapkan regulasi yang jelas. Sebab komunitas merupakan tempat berkumpulnya masyarakat.

"Nah pertanyaannya apa sanksi yang tegas untuk komunitas masyarakat tersebut secara kelembagaan dan individu jika melanggar protokol kesehatan?" tutur Imam.

Selain itu, Imam menuturkan, pemerintah harus memberi contoh dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat di kantor-kantor pemerintahan.

Pemerintah juga diminta untuk membangun sistem yang melibatkan komunitas masyarakat, dengan komunikasi persuasif serta melibatkan tokoh-tokoh dalam komunitas tersebut.

"Jadi jangan jadi tanggung jawab masyarakat sendiri. Pemerintah harus memfasilitasi terbentuknya panitia penjaga protokol kesehatan, di Masjid misalnya," kata Imam.

"Jadi ada panitia-panitia kecil di bawah, untuk menjadi garda penegakan perilaku di kalangan mereka sendiri. Jangan Satpol PP atau tentara yang jadi ukuran. Ya mereka bisa bantu, tapi komunitas harus difasilitasi," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, Pengamat: Kok Baru Sekarang?

Imam pun menyarankan pemerintah menggunakan komunikasi publik yang berbeda.

Jika selama ini sebuah wilayah dikategorikan berwarna merah atau hijau berdasarkan jumlah penderita Covid-19, pemerintah dapat menggunakan warna untuk sebuah wilayah berdasarkan tingkat kepatuhan masyarakatnya pada protokol kesehatan.

"Nah di situ perilaku akan berubah, ketika ada social pressure, community pressure. Jadi masing-masing orang akan berlomba lomba untuk meningkatkan ketangguhan kesehatan wilayahnya pada kasus covid-19," pungkas Imam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Jokowi mengatakan, implementasi PPKM tak mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Karena itu meminta implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi di lapangan.

Jokowi pun mengakui implementasi sejumlah aturan di lapangan masih belum konsisten sehingga banyak aturan yang dilanggar.

“Tapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” tutur Jokowi.

“Siapkan juga masker yang memiliki standar-standar yang benar. Sehingga masyarakat kalau yang enggak pakai langsung diberi, (disuruh) pakai, diberi tahu,” lanjut Presiden.

Baca juga: Jokowi: Esensi PPKM Membatasi Mobilitas, Saya Lihat Ini Tak Tegas dan Konsisten

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Nasional
Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Nasional
Berbagai Tanggapan Jaksa Atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Berbagai Tanggapan Jaksa Atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Nasional
Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo di Pilgub DKI 2017

Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo di Pilgub DKI 2017

Nasional
Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Nasional
Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasional
Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Nasional
Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Nasional
Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Nasional
Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Nasional
Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Nasional
Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.