Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan Sanksi Lebih Tegas

Kompas.com - 01/02/2021, 13:37 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo meminta pemerintah lebih tegas dalam menerapkan sanksi pada komunitas masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Hal itu perlu dilakukan untuk melandaikan kurva kasus Covid-19 di Indonesia. Hingga saat ini terdapat 1.078.314 kasus Covid-19 dan 29.998 pasien meninggal dunia di Tanah Air.

Menurut Imam, masyarakat tidak terbiasa dengan pola hidup menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan (3M) sebelum pandemi. Maka, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengubah perilaku masyarakatnya.

"Mengubah perilaku tidak bisa didorong hanya dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran. Namun juga harus ada regulasi ketat di tingkat komunitas masyarakat," kata Imam dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, IAKMI Sarankan Penerapan Karantina Wilayah

Imam menjelaskan, ada bermacam-macam komunitas masyarakat, misalnya komunitas perkantoran, pasar tradisional (adat) dan komunitas lembaga keagamaan.

Komunitas masyarakat itu harus dipantau oleh pemerintah dengan menerapkan regulasi yang jelas. Sebab komunitas merupakan tempat berkumpulnya masyarakat.

"Nah pertanyaannya apa sanksi yang tegas untuk komunitas masyarakat tersebut secara kelembagaan dan individu jika melanggar protokol kesehatan?" tutur Imam.

Selain itu, Imam menuturkan, pemerintah harus memberi contoh dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat di kantor-kantor pemerintahan.

Pemerintah juga diminta untuk membangun sistem yang melibatkan komunitas masyarakat, dengan komunikasi persuasif serta melibatkan tokoh-tokoh dalam komunitas tersebut.

"Jadi jangan jadi tanggung jawab masyarakat sendiri. Pemerintah harus memfasilitasi terbentuknya panitia penjaga protokol kesehatan, di Masjid misalnya," kata Imam.

"Jadi ada panitia-panitia kecil di bawah, untuk menjadi garda penegakan perilaku di kalangan mereka sendiri. Jangan Satpol PP atau tentara yang jadi ukuran. Ya mereka bisa bantu, tapi komunitas harus difasilitasi," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, Pengamat: Kok Baru Sekarang?

Imam pun menyarankan pemerintah menggunakan komunikasi publik yang berbeda.

Jika selama ini sebuah wilayah dikategorikan berwarna merah atau hijau berdasarkan jumlah penderita Covid-19, pemerintah dapat menggunakan warna untuk sebuah wilayah berdasarkan tingkat kepatuhan masyarakatnya pada protokol kesehatan.

"Nah di situ perilaku akan berubah, ketika ada social pressure, community pressure. Jadi masing-masing orang akan berlomba lomba untuk meningkatkan ketangguhan kesehatan wilayahnya pada kasus covid-19," pungkas Imam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com