PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan Sanksi Lebih Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo meminta pemerintah lebih tegas dalam menerapkan sanksi pada komunitas masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Hal itu perlu dilakukan untuk melandaikan kurva kasus Covid-19 di Indonesia. Hingga saat ini terdapat 1.078.314 kasus Covid-19 dan 29.998 pasien meninggal dunia di Tanah Air.

Menurut Imam, masyarakat tidak terbiasa dengan pola hidup menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan (3M) sebelum pandemi. Maka, salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengubah perilaku masyarakatnya.

"Mengubah perilaku tidak bisa didorong hanya dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran. Namun juga harus ada regulasi ketat di tingkat komunitas masyarakat," kata Imam dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Imam menjelaskan, ada bermacam-macam komunitas masyarakat, misalnya komunitas perkantoran, pasar tradisional (adat) dan komunitas lembaga keagamaan.

Komunitas masyarakat itu harus dipantau oleh pemerintah dengan menerapkan regulasi yang jelas. Sebab komunitas merupakan tempat berkumpulnya masyarakat.

"Nah pertanyaannya apa sanksi yang tegas untuk komunitas masyarakat tersebut secara kelembagaan dan individu jika melanggar protokol kesehatan?" tutur Imam.

Selain itu, Imam menuturkan, pemerintah harus memberi contoh dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat di kantor-kantor pemerintahan.

Pemerintah juga diminta untuk membangun sistem yang melibatkan komunitas masyarakat, dengan komunikasi persuasif serta melibatkan tokoh-tokoh dalam komunitas tersebut.

"Jadi jangan jadi tanggung jawab masyarakat sendiri. Pemerintah harus memfasilitasi terbentuknya panitia penjaga protokol kesehatan, di Masjid misalnya," kata Imam.

"Jadi ada panitia-panitia kecil di bawah, untuk menjadi garda penegakan perilaku di kalangan mereka sendiri. Jangan Satpol PP atau tentara yang jadi ukuran. Ya mereka bisa bantu, tapi komunitas harus difasilitasi," tutur dia.

Imam pun menyarankan pemerintah menggunakan komunikasi publik yang berbeda.

Jika selama ini sebuah wilayah dikategorikan berwarna merah atau hijau berdasarkan jumlah penderita Covid-19, pemerintah dapat menggunakan warna untuk sebuah wilayah berdasarkan tingkat kepatuhan masyarakatnya pada protokol kesehatan.

"Nah di situ perilaku akan berubah, ketika ada social pressure, community pressure. Jadi masing-masing orang akan berlomba lomba untuk meningkatkan ketangguhan kesehatan wilayahnya pada kasus covid-19," pungkas Imam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, implementasi PPKM tak mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Karena itu meminta implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi di lapangan.

Jokowi pun mengakui implementasi sejumlah aturan di lapangan masih belum konsisten sehingga banyak aturan yang dilanggar.

“Tapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” tutur Jokowi.

“Siapkan juga masker yang memiliki standar-standar yang benar. Sehingga masyarakat kalau yang enggak pakai langsung diberi, (disuruh) pakai, diberi tahu,” lanjut Presiden.