Kompas.com - 29/01/2021, 06:48 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai perkembangan diplomasi vaksin COVID-19 guna program vaksinasi nasional, kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia dan Kawasan Perkembangan di AS, Palestina, Afghanistan dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai perkembangan diplomasi vaksin COVID-19 guna program vaksinasi nasional, kebijakan pelindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia dan Kawasan Perkembangan di AS, Palestina, Afghanistan dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap data bahwa vaksin yang sudah tersedia hingga kini, 95 persennya sudah diorder oleh negara maju. Kondisi ini, kata dia, sangat memprihatinkan. 

"95 persen vaksin sudah pre order atau diorder oleh negara-negara maju. Ini kan memprihatinkan sekali," kata Retno dalam acara "Rosi: Covid-19 Tembus 1 Juta, Kita Bisa Apa?" Kamis (28/1/2021).

Padahal, menurut Retno, virus Corona tidak mengenal tapal batas negara.

Baca juga: Gubernur Sumsel: Saya Baik-baik Saja Setelah Disuntik, Jangan Lagi Ada Hoaks Soal Vaksin

Virus, kata dia, bisa pergi ke setiap negara, tak hanya menetap di negara maju, melainkan juga negara berkembang.

"Masalah dunia tidak akan selesai kalau semua negara dunia belum dapat menyelesaikan pandemi ini," ujarnya.

Oleh karena itu, sebut dia, Indonesia sejak awal konsisten untuk menyuarakan prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara.

Ia mengatakan, Indonesia juga tak hanya bicara, tetapi juga berkontribusi dalam prinsip kesetaraan akses vaksinasi.

"Kita menjadi anggota dari CEPI Investors Council. Kita juga melakukan penjajakan awal kerja sama antara CEPI dan Bio Farma. Ini adalah salah satu wujud bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan kita sendiri, tapi juga berusaha dengan kemampuan kita untuk berkontribusi," jelas dia.

Cepi adalah koalisi yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan vaksin untuk melawan penyakit menular dan mengupayakan akses vaksin bagi semua negara.

Koalisi yang berbasis di Oslo, Norwegia ini terdiri dari pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Harga Vaksin Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X