Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

Kompas.com - 27/01/2021, 15:17 WIB
Foto udara kondisi sebuah desa di lereng pegunungan Meratus yang tampak longsor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Minggu (24/1/2021). Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu (24/1/2021), bencana alam banjir di 11 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan mengakibatan sebanyak 113.420 warga mengungsi serta berdampak pada 628 sekolah, 609 tempat ibadah, 75 jembatan, 99.258 rumah dan 46.235 hektare lahan sawah. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SFoto udara kondisi sebuah desa di lereng pegunungan Meratus yang tampak longsor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Minggu (24/1/2021). Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu (24/1/2021), bencana alam banjir di 11 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan mengakibatan sebanyak 113.420 warga mengungsi serta berdampak pada 628 sekolah, 609 tempat ibadah, 75 jembatan, 99.258 rumah dan 46.235 hektare lahan sawah. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantah keras tudingan beberapa pihak perihal obral izin yang disebut terjadi di era Presiden Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menurut Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah, informasi tersebut tidak valid dan perlu diluruskan.

Hal tersebut dinilai sudah menjadi kewajiban KLHK sehingga publik mendapatkan referensi yang tepat.

Berdasarkan data KLHK, selama periode 1984-2020 terdapat pelepasan kawasan hutan seluas 7,3 juta hektar.

Baca juga: Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Sebanyak 746 izin seluas 6,7 juta hektar atau lebih 91 persen diberikan sebelum era Presiden Jokowi.

Sementara itu, di era Jokowi, Oktober 2014 hingga tahun 2020, ada izin 113 unit seluas lebih dari 600.000 hektar.

Sebanyak 22 lokasi dengan luas lebih dari 218.000 hektar telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan di antara 2012-2014.

"Dengan demikian, lebih dari 91 persen pelepasan kawasan hutan, atau seluas lebih dari 6,7 juta hektar, selama 36 tahun terakhir berasal dari era sebelum Pak Jokowi dan Ibu Siti Nurbaya menjabat," terang Nunu dalam keterangan tertulis, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nunu membeberkan, khusus untuk izin tambang atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diberikan dalam kawasan hutan totalnya sekitar 590.000 hektar sejak orde baru hingga 2020.

Sementara izin di tahun 2015-2020 yang dikeluarkan seluas 131.000 hektar atau lebih dari 22 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X