Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Kompas.com - 23/01/2021, 05:45 WIB
Warga melintasi banjir yang menggenangi kawasan padat penduduk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1/2021).. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, keputusan itu diambil mengingat musibah banjir yang terjadi semakin meluas di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SWarga melintasi banjir yang menggenangi kawasan padat penduduk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (15/1/2021).. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyatakan peningkatan status siaga darurat menjadi tanggap darurat, keputusan itu diambil mengingat musibah banjir yang terjadi semakin meluas di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah merespons klaim Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengobral izin baru untuk membuka tambang dan perkebunan sawit.

Merah menyanggah klaim Moeldoko tersebut dengan memaparkan data yang diolah dari Sistem Informasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (SIPPKH) di situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Faktanya, data tersebut menunjukkan bahwa sejak 2016 hingga 2020 terdapat total 592 unit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Baca juga: Banjir Kalsel, Walhi: Presiden Jangan Hanya Salahkan Hujan, Panggil Juga Perusahaan Tambang

"Atau 241.613,25 hektar luas IPPKH yang dikeluarkan oleh Menteri LHK untuk digunakan bagi kepentingan non kehutanan termasuk sawit dan pertambangan," kata Merah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Berdasarkan data itu, ia berpendapat bahwa sepanjang pemerintahan Jokowi, izin baru untuk tambang dan sawit masih ada.

Bahkan, kata dia, jumlah dan luas IPPKH meningkat drastis dari rezim pemerintahan sebelumnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Merah tak memberi data detailnya berapa IPPKH pada rezim pemerintahan sebelum Jokowi.

Baca juga: Cerita Bayi Bernama Siti Noor Banjiriah, Lahir di Atas Perahu Saat Banjir Kalsel

Berkaca pada kasus Kalimantan Selatan, ia juga memberi pemaparan bagaimana gambaran IPPKH di daerah tersebut.

"Jika diperiksa di Kalimantan Selatan, hingga Juni 2020 terdapat 93 unit IPPKH dengan 56.727,86 hektar luasan untuk kepentingan non kehutanan termasuk sawit dan tambang," ujarnya.

Merah menduga, adanya izin tersebut telah berkontribusi bagi deforestasi atau kerusakan hutan dan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Kalimantan Selatan yang menyebabkan banjir besar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Nasional
Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Nasional
Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Nasional
Tiba di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Tiba di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Nasional
Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Nasional
'Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong...'

"Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong..."

Nasional
Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Nasional
Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Buron Adelin Lis Akhirnya Ditangkap, Jaksa Agung Berterima Kasih kepada Singapura

Nasional
Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Positif Covid-19, Jubir Satgas Wiku Adisasmito Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol

Nasional
Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Buronan Kejagung, Adelin Lis Tiba di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Jaksa Agung: Alhamdulillah, Terpidana Adelin Lis Dapat Kita Bawa

Nasional
Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Demokrat: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo Semata

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Sebelum Positif Covid-19, Wiku Adisasmito Berkunjung ke Kudus dan Bangkalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X