Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Berharap Penjenamaan Ekonomi Syariah Dapat Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat

Kompas.com - 25/01/2021, 16:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap penjenamaan (branding) dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah yang sedang dikembangkan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan peresmian Brand Ekonomi Syariah 2021 oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (25/1/2021).

"Brand ekonomi syariah ditujukan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Jenama ekonomi syariah, menurut Ma'ruf, merupakan logo atau simbol milik negara yang digunakan untuk menyatukan seluruh kegiatan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Ma'ruf juga menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah.

"Saya berharap agar brand ekonomi syariah dapat digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan syariah, pada setiap kegiatan dan produk yang mereka miliki," ucap dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Adapun di Indonesia pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada empat hal.

Empat hal itu adalah pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Sementara itu, Presiden Jokowi meminta agar literasi ekonomi syariah di Indonesia ditingkatkan. Ia menyebut, rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

"Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih rendah, 16,2 persen, ini masih rendah. Masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, masih banyak peluang untuk dapat dioptimalkan," kata Jokowi.

Baca juga: Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

Jokowi mengatakan, ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Pengembangan ekonomi syariah bahkan tidak hanya dilakukan oleh negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, hingga Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional diakselerasi.

"Kita harus mempersiapkan diri sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com