Kompas.com - 25/01/2021, 06:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Laju kasus harian Covid-19 di Tanah Air hingga tak terkendali.

Pada Minggu (24/1/2021), penambahan kasus mencapai 11.788 sehingga total menjadi 989.262, terhitung sejak kali pertama diumumkan kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, positivity rate atau tingkat penularan Covid-19 mencapai 16,9 persen per Minggu kemarin.

Sementara itu, angka kesembuhan pada hari yang sama bertambah 7.751. Penambahan ini membuat total jumlah kesembuhan pasien Covid-19 mencapai 798.810.

Selain itu, sebanyak 171 orang tutup usia karena Covid-19, sehingga total jumlah kasus kematian menembus 27.835.

Baca juga: Positif Covid-19 Meski Sempat Divaksin, Kadinkes Banjarmasin Minta Didoakan Sembuh

Secara kumulatif, pemerintah sudah memeriksa 8.754.507 spesimen dari 5.848.960 orang yang diperiksa.

Adapun paparan Covid-19 di Tanah Air telah menyebar di 510 kota dan kabupaten dari 34 provinsi.

Vaksin terbatas

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Covid-19 saat ini masih sangat terbatas. 

Seperti diketahui, pemerintah telah mendatangkan 3 juta dosis vaksin Covid-19 asal China, Sinovac. Vaksin ini didatangkan dalam dua tahap.

Sejauh ini, pemerintah sudah mendistribusikan vaksin ke berbagai daerah. Akan tetapi, jumlah vaksin yang tersedia tetap terbatas.

Salah satu bukti terbatasnya vaksin terlihat dengan tidak masuknya penyintas atau orang yang pernah terinfeksi Covid-19 dalam skala prioritas penerima vaksin.

"Kita tahu bahwa vaksin ini terbatas jumlahnya, karena produksi secara global juga terbatas," ujar Nadia dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Leiden di Indonesia, Minggu (24/1/2021).

Dengan terbatasnya jumlah vaksin, kata Nadia, pemerintah ingin agar masyarakat, khususnya yang belum pernah terinfeksi Covid-19, memiliki antibodi atau kekebalan terhadap virus tersebut.

Baca juga: Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Selain jumlah vaksin yang terbatas, pemerintah juga mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

Untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas, setidaknya ada 70 persen atau 182 juta penduduk di Tanah Air yang harus divaksin.

"Harapannya kita bisa berpacu, jangan sampai virusnya mutasi duluan kita belum selesai divaksinasi," kata Nadia.

Berharap dari negara lain

Dalam pemberian vaksin terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, pemerintah mengharapkan tuah dari pemerintah negara yang dikunjungi WNI.

Menurut Nadia, sudah menjadi perjanjian bersama bahwa suatu negara akan memberikan vaksinasi kepada penduduk yang tinggal di negaranya, meskipun bukan berstatus sebagai warga negara tersebut.

"Dari perjanjian International Health Regulations itu sudah dikatakan bahwa pemberian vaksinasi pada suatu daerah yang mengalami pandemi atau wabah itu menjadi bagian dari kebijakan dari negara tersebut," kata Nadia.

Nadia mengatakan, hampir seluruh negara di dunia mengalami pandemi Covid-19. Namun, tidak menutup kemungkinan mutasi virus yang ada di setiap negara berbeda-beda.

Karena itu, vaksinasi virus corona bagi penduduk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suatu negara, tanpa memandang status kewarganegaraan penduduk itu.

Baca juga: Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Meski demikian, Nadia mengatakan, seandainya vaksinasi terhadap WNI yang berdomisili di luar negeri mengalami kendala, Pemerintah Indonesia akan tetap bertanggung jawab.

WNI yang tinggal di luar negeri pun diminta melapor ke Kementerian Luar Negeri atau kedutaan besar RI di negara setempat seandainya mengalami kesulitan dalam vaskinasi.

Nadia berharap, vaksinasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri, dapat berlangsung dengan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.