Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kompas.com - 24/01/2021, 20:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Vaksinasi Covid-19 mulai digelar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, warga negara Indonesia (WNI) yang beradadi luar negeri dapat melakukan vaksinasi di negara domisili.

Menurutnya, sudah menjadi perjanjian bersama bahwa suatu negara akan memberikan vaksinasi kepada penduduk yang tinggal di negaranya, meskipun bukan berstatus sebagai warga negara tersebut.

"Dari perjanjian International Health Regulations itu sudah dikatakan bahwa pemberian vaksinasi pada suatu daerah yang mengalami pandemi atau wabah itu menjadi bagian dari kebijakan dari negara tersebut," kata Nadia, dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Leiden di Indonesia, Minggu (24/1/2021). 

Baca juga: Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nadia mengatakan, hampir seluruh negara di dunia mengalami pandemi Covid-19. Namun, tidak menutup kemungkinan mutasi virus yang ada di setiap negara berbeda-beda.

Oleh karenanya, vaksinasi virus corona bagi penduduk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suatu negara, tanpa memandang status kewarganegaraan penduduk itu.

"Jadi tentunya kami mengharapkan WNI di luar negeri ini bisa mendapatkan vaksinasi dari tentunya pemerintah negara setempat," ujar Nadia.

Baca juga: Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Meski demikian, Nadia mengatakan, seandainya vaksinasi terhadap WNI yang berdomisili di luar negeri mengalami kendala, Pemerintah Indonesia akan tetap bertanggung jawab.

WNI yang tinggal di luar negeri pun diminta melapor ke Kementerian Luar Negeri atau kedutaan besar RI di negara setempat seandainya mengalami kesulitan dalam vaskinasi.

Nadia berharap, vaksinasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri, dapat berlangsung dengan baik.

"Kebijakan-kebijakan dan diskusi yang lebih detail lagi dipimpin oleh Kemenlu terkait vaksinasi bagi WNI di luar negeri. Ini yang sebenaranya sedang kita koordinasikan lebih lanjut," kata dia.

Baca juga: Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Adapun vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Vaksin pertama disuntikkan ke Presiden Joko Widodo.

Bersamaan dengan Jokowi, ada sejumlah pejabat, tokoh agama, hingga sejumlah kalangan lainnya yang divaksin.

Saat ini, vaksinasi terus dilanjutkan ke berbagai daerah di Indonesia dengan memprioritaskan kalangan tenaga kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com