Dukung Vaksinasi Pemerintah, MUI: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati

Kompas.com - 22/01/2021, 15:43 WIB
Petugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di RSIA Tambak, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di RSIA Tambak, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis mengajak masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah sebagai bentuk penanganan dari pandemi Covid-19.

Cholil mengatakan, vaksinasi adalah al-wiqayatu khairun min al-‘ilaj atau mencegah lebih baik daripada mengobati atau dalam bahasa medis, langkah preventif lebih baik daripada langkah kuratif.

“Oleh karena itu, kita mendahulukan menolak penyakit, lebih baik daripada mengobati, bagaimana orang Indonesia tidak terkena (virus corona), itu lebih baik dari pada bagaimana cara mengobati orang Indonesia yang terkena Covid-19,” kata Cholil dalam webinar bertajuk ‘Mengapa Perlu Vaksinasi Covid-19’, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Soal Orang yang Menolak Vaksin karena Tak Percaya Covid-19, MUI: Ini Penyakit, Kita Wajib Berobat

Cholil menjelaskan, istilah vaksin pertama kali ditemukan Edward Jenner seorang dokter dari inggris di Berkeley pada tahun 1798 untuk mencegah penyakit menular saat itu pada manusia yaitu cacar.

Akibat dari penyakit tersebut, kata dia, banyak penduduk dunia saat itu wajahnya berlubang.

Kemudian, Cholil berujar, pada tahun 1967, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengampanyekan vaksinasi secara besar-besaran.

Hasilnya, hingga kini penyakit cacar bisa teratasi dan akibat dari penyakit tersebut bisa diminimalisir.

“Nah ini berarti apa? Sudah terbukti bahwa vaksinasi ini temuan-temuan ilmiah dapat mengobati dan juga pencegahan terhadap penyakit yang menular itu,” kata Cholil.

“Logika ini lah menjadi alasan Majelis Ulama Indonesia ikut mendorong pemerintah agar dilakukan vaksinasi dan mendukung pelaksanaan vaksinasi agar kita benar-benar bisa membebaskan masyarakat dan alam raya ini dari pandemi Covid-19,” ucap dia.

Baca juga: MUI Minta Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Sekalipun Sudah Divaksin

Lebih lanjut, Cholil juga meluruskan pemahaman sejumlah masyarakat Indonesia terkait anggapan bahwa Covid-19 penyakit biasa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X