Kompas.com - 21/01/2021, 11:34 WIB
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (15/1/2021) KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADPelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (15/1/2021)


JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana vaksinasi mandiri Covid-19 semakin menguat. Vaksinasi mandiri Covid-19 dinilai dapat mempercepat pencapaian target herd immunity untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Sebabnya, vaksinasi dilakukan secara masif oleh dua pihak sekaligus yakni pemerintah kepada masyarakat dan korporasi kepada karyawannya.

Dengan demikian pencapaian target herd immunity sebesar 70 persen dari total penduduk Indonesia atau sebanyak 182 juta penduduk Indonesia bisa segera tercapai.

Wacana vaksinasi mandiri kali pertama muncul dalam rapat kerja antara Menteri Kesehatan dengan Komisi IX di DPR.

Baca juga: Jokowi: Banyak Pengusaha Minta Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Kenapa Tidak?

Ketika itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri. Namun begitu, vaksinasi mandiri itu bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Budi menuturkan, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," kata dia

Syaratnya, vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diiizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi.

Kendati begitu, Budi menegaskan opsi ini masih dalam diskusi dan belum final. Ia mengatakan, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Itu belum final. Itu masih dalam diskusi, karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik. Kami welcome diskusikan itu," kata dia.

Semakin menguat

Esoknya, dukungan terhadap opsi vaksinasi Covid-19 mandiri datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto menilai, opsi vaksinasi Covid-19 mandiri memang harus ada.

Baca juga: Erick Thohir: Kita Tak Bisa Menutup Mata, Vaksinasi Mandiri Juga Diperlukan

Opsi itu bertujuan mempercepat proses vaksinasi Covid-19. Bahkan, Slamet menilai opsi vaksinasi Covid-19 mandiri, seharusnya tidak hanya berlaku untuk karyawan melalui perusahaan seperti yang tengah direncanakan pemerintah.

"Mau karyawan mau pribadi harus ada opsi mandiri. Kalau tergantung pada pemerintah nanti birokrasinya terlalu lama. Nanti cakupannya tidak cepat. Nanti berapa juta tidak tercapai," kata Slamet saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Untuk itu, ia berpendapat vaksinasi Covid-19 mandiri harus dimungkinkan oleh pemerintah. Slamet melihat, selama ini ada vaksinasi Covid-19 gratis yang akan dijalankan pemerintah.

Dengan demikian, menurutnya kabar bahwa pemerintah akan membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri merupakan pilihan bagi masyarakat.

"Ada yang gratis, ada yang mandiri. Itu pilihan. Ini kan untuk mempercepat. Kalau tidak ya nanti lama. Ini kan ada masanya vaksin, ada yang 6 bulan, ada yang per tahun. Jangan sampai melewati itu," jelasnya.

Baca juga: Erick Thohir: Merek dan Jenis Vaksin Covid-19 Mandiri Akan Berbeda dengan yang Gratis

Menurut Slamet, apabila waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk mencapai 70 persen penduduk yang divaksinasi cukup lama, maka dengan vaksinasi secara mandiri akan membantu memenuhi kuota penduduk yang harus divaksinasi.

Sehingga, target mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) bisa dicapai secepat-cepatnya.

"Jadi semakin cepat selesai (vaksinasi) semakin baik. Misalnya ada 180 juta penduduk yang harus divaksin, jika selesai lebih cepat maka tak perlu booster (penguat) sehingga sudah bisa tercapai herd immunity," tutur Slamet.

Namun, Slamet memberikan saran kepada pemerintah atas wacana vaksinasi mandiri. Dia menyebutkan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengendalikan harga vaksinasi mandiri.

"Seperti mengendalikan tes antigen/rapid/PCR. Bisa saja bisnis , tapi harus dikendalikan, pemerintah harus menentukan batas atas vaksinasi mandiri," ucap Slamet.

Respons pemerintah

Adapun Presiden Joko Widodo juga mendukung opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Ia mengatakan, vaksinasi mandiri dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?," tuturnya.

Menurut Jokowi, jika vaksinasi mandiri direalisasikan, merk vaksin yang akan digunakan kemungkinan berbeda dari vaksin yang digratiskan pemerintah.

Ada kemungkinan pula vaksinasi dilakukan di tempat yang berbeda dengan yang telah pemerintah tentukan. Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa hal ini masih menjadi wacana dan belum diputuskan.

"Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," kata dia.

Hal senada disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Kendati demikian Erick menyatakan, vaksin gratis menjadi prioritas pemerintah di samping wacana vaksinasi mandiri.

“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan tetapi kita tidak bisa menutup mata juga, vaksin mandiri ini juga diperlukan,” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Jubir: Vaksinasi Mandiri Belum Dibahas Lebih Lanjut, Masih Fokus Vaksinasi dari Pemerintah

Terkait vaksin mandiri, Erick mengaku telah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan kementerian terkait. Ia mengatakan, jika nantinya ada vaksin mandiri, ada beberapa catatan dari Komisi VI DPR kepada pemerintah.

“Satu, vaksinnya berbeda jenis, jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur, jadi merek vaksinnya berbeda,” kata Erick.

“Yang kedua, utamakan vaksin gratis, jadi vaksin gratis harus berjalan, ke depan baru nanti kalau ada yang mandiri setelah itu,” kata dia.

Erick mengatakan, sebenarnya dalam surat keputusan (SK) Kementerian Kesehatan sudah ada penjelasan tentang perbedaan vaksin gratis dengan yang mandiri. Kementerian BUMN, menurut dia, tinggal menerapkannya saja bisa berjalan atau tidak.

“Kalau memang nanti vaksin mandiri ini ada, ya kami siap melaksanakan,” ucap dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.