Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/1/2021).

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pertemuan antara Sandiaga dan pimpinan KPK itu membahas rencana kerja sama pengelolaan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran.

"Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan di antaranya Menparekraf menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pengawalan KPK dalam pengelolaan anggaran terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2020," kata Ipi, Kamis.

Baca juga: Rapat Komisi X DPR, Sandiaga Paparkan 3 Program Unggulan Parekraf

Ipi menuturkan, dalam pertemuan itu, Sandiaga menyampaikan harapan agar KPK dapat mendampingi dan mengawal program Kemenparekraf terkait rencana untuk melanjutkan dan memperluas bantuan, tidak hanya di sektor perhotelan dan restoran.

Selain itu, Sandiaga juga berharap untuk menjalin kerja sama pencegahan korupsi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi, dan peningkatan wawasan lingkungan Kemenparekraf.

KPK pun menyambut baik harapan dan permintaan Kemenparekraf tersebut.

"Beberapa masukan yang disampaikan dalam diskusi antara lain terkait akurasi database dan kriteria penerima bantuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," ujar Ipi.

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno: Bali Bakal Kedepankan Wisata Bahari

Ipi mengatakan, dua hal tersebut harus menjadi perhatian serius untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Adapun dalam pertemuan tersebut Sandiaga datang bersama Wakil Menteri Angela Tanoesoedibjo, Sesmen Ni Wayan Giri Adnyani, Inspektur II Bayu Aji, dan Kepala Biro Umum dan Hukum Dessy Ruhati.

Rombongan Sandiaga diterima oleh pimpinan KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango beserta jajaran di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Kesekjenan.