Kompas.com - 19/01/2021, 08:02 WIB
Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kalimantan Selatan untuk tinjau banjir, Senin (18/1/2021). Sumber: Instagram Sekretariat Kabinet. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPresiden Joko Widodo bertolak menuju Kalimantan Selatan untuk tinjau banjir, Senin (18/1/2021). Sumber: Instagram Sekretariat Kabinet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertolak ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/1/2021) pagi.

Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau lokasi gempa.

"Iya (meninjau lokasi gempa) Mamuju dan Majene," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada Kompas.com, Selasa.

Jokowi rencananya menempuh perjalanan ke Sulawesi Barat melalui jalur udara.

Sebelumnya, gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2021) dini hari.

Baca juga: Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Panglima TNI, dan Kapolri beserta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat.

Jokowi ingin para pemangku kepentingan segera mencari dan menemukan korban, serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka.

Ia pun meminta masyarakat tetap tenang dalam menghadapi bencana ini.

"Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X