Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/01/2021, 07:22 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Penolakan terhadap vaksin Covid-19 bermunculan seiring dengan dimulainya program vaksinasi massal untuk memutus mata rantai penularan virus corona di Indonesia.

Penyebab penolakan vaksin bermacam-macam. Ada yang disebabkan oleh hoaks seputar vaksin dan ada pula yang disebabkan faktor agama, yakni terkait kehalalan bahan baku vaksin.

Kendati demikian, penolakan terhadap vaksin bukan kali pertama terjadi di Indonesia saat pandemi Covid-19 menjangkiti masyarakat.

Baca juga: Perwira TNI Ini Kaget Jadi Korban Hoaks Meninggal Setelah Terima Vaksin

Jauh sebelum itu, sejarah mencatat penolakan terhadap vaksin selalu ada sejak era Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka.

Era Hindia Belanda

Pada era pemerintahan Hindia Belanda, penduduk di Kepulauan Nusantara pernah berhadapan dengan penyakit cacar dan kolera yang menyebar pada sejumlah daerah perdagangan di Pulau Jawa.

Masyarakat yang saat itu belum begitu mengenal pengobatan modern kerap kali mengaitkan penyakit ini dengan kepercayaan tradisional, seperti roh atau kutukan.

Pada suasana seperti itulah vaksin untuk pertama kali hadir di tengah-tengah masyarakat.
Alhasil, persinggungan antara kepercayaan tradisional dan langkah kesehatan modern menimbulkan pergulatan tersendiri antara pemerintah dan masyarakat dalam proses vaksinasi.

Pada penyakit cacar, misalnya, vaksin yang tiba di Indonesia pada awal abad ke-19 pernah ditolak oleh sebagian masyarakat di Pulau Jawa karena dinilai sebagai jalan menolak takdir.

Bahkan, berita bohong juga tersebar untuk memengaruhi masyarakat agar tidak bersedia divaksinasi (Baha’ Uddin, 2006).

Baca juga: Kementerian BUMN Bantah Ada “Chip” di Dalam Vaksin Covid-19

Sebagai solusi, pemerintah Hindia Belanda saat itu merekrut mantri cacar untuk melakukan vaksinasi. Kedekatan kultural antara masyarakat Jawa dengan mantri menjadi jalan pembuka penerimaan masyarakat terhadap vaksin.

Hingga tahun 1860 terdapat 479.768 penduduk di Jawa dan Madura yang menerima vaksin cacar.

Selain cacar, vaksin juga digunakan untuk mengatasi penyebaran penyakit kolera pada awal abad ke-20. Penolakan dan rasa takut untuk menerima vaksin juga dirasakan oleh sejumlah masyarakat di Batavia saat itu.

Sebagai strategi untuk mempermudah vaksinasi, pemerintah kala itu memberi layanan vaksin dengan menggandeng pelajar STOVIA dan sejumlah mantri.

Selain di rumah sakit, vaksinasi juga dilakukan pada beberapa klinik untuk memperluas jangkauan masyarakat.

Baca juga: Wapres: Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Harus Bijak, Jangan Ada Kesan Memaksa

Upaya ini cukup membuahkan hasil. Hingga tahun 1914, sebanyak 64.756 penduduk di Batavia dan sekitarnya telah menerima vaksin kolera (Bek, 2017).

Era Indonesia merdeka

Memasuki periode kemerdekaan, penolakan juga masih ditunjukkan oleh masyarakat di Indonesia terhadap vaksin.

Menurut catatan arsip harian Kompas, ragam penolakan yang hadir di tengah-tengah masyarakat juga diiringi oleh sejumlah strategi dari pemerintah agar masyarakat bersedia divaksinasi.

Pada tahun 1980-an, polio pernah menjadi salah satu sorotan bagi dunia kesehatan di sejumlah negara.

Pasalnya, polio menjadi satu dari enam penyakit utama penyebab kematian bagi anak-anak di bawah usia lima tahun pada negara-negara berkembang di dunia saat itu (Kompas, 7 Maret 1983).

Baca juga: Menko PMK: Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan meski Vaksinasi Sudah Mulai

Di Indonesia, polio coba diatasi dengan menerapkan gerakan massal imunisasi, khususnya di perdesaan. Selain melalui suntikan, vaksin oral juga diberikan dalam bentuk serbuk kepada bayi.

Akan tetapi, sejumlah respons negatif muncul dari sebagian masyarakat setelah sang anak menerima vaksin polio.

Dokter atau mantri disalahkan karena kaki anak mengalami perubahan bentuk, seperti besar sebelah setelah diberi vaksin.

Padahal, perubahan bentuk bagian kaki adalah dampak dari polio yang diderita oleh anak yang sebelumnya tidak diketahui oleh orangtua.

Selain itu, sejumlah anak mengalami demam setelah diberi vaksin. Hal ini membuat para orangtua enggan untuk membawa anak mereka ke puskesmas karena khawatir vaksin memberikan efek buruk bagi anak (Kompas, 20 Maret 1982).

Baca juga: Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Sebagai solusi, pemerintah saat itu gencar melakukan sosialisasi tentang vaksin polio dengan memanfaatkan media massa.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular di Departemen Kesehatan saat itu juga gencar memberikan sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan jika terlambat memberikan vaksin polio kepada anak.

Karakter Si Unyil

Vaksinasi berikutnya yang juga menuai kekhawatiran dari masyarakat adalah campak pada lustrum pertama dekade 1980-an. Masyarakat saat itu khawatir dengan efek samping yang ditimbulkan akibat vaksin.

Campak menjadi penyakit yang dikhawatirkan penyebarannya pada sejumlah wilayah. Di Jayapura, misalnya, pada Juni 1982, sebanyak 10 orang pada kawasan transmigrasi, Kecamatan Arso, menderita campak.

Kawasan itu baru dihuni oleh 150 jiwa transmigran kurang dari tiga bulan. Satu orang di antaranya meninggal karena menderita campak dan malaria (Kompas, 4 Juli 1984).

Baca juga: Antisipasi Setelah Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta, Masyarakat Wajib Menunggu 30 Menit hingga Penyiapan RS Rujukan

Untuk mencegah penularan campak, khususnya pada anak-anak, pemerintah saat itu mencoba melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar bersedia divaksinasi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan karakter Si Unyil dalam poster sosialisasi.

Poster itu disebar pada puskesmas dan pos penimbangan bayi di seluruh Indonesia dengan tulisan ”Mari kita bawa adik-adik bayi untuk diimunisasi”.

Selain campak, poster itu juga menyuarakan pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus, batuk rejan, difteri, polio, dan TBC (Kompas, 2 Juli 1984).

Si Unyil saat itu memang menjadi pusat perhatian setelah serialnya ditayangkan di TVRI. Lagu ”Cis Kacang Buncis” dalam serial Si Unyil sudah cukup familiar oleh anak-anak pada sejumlah kota di Indonesia.

Baca juga: 24 Nakes Tidak Datang Vaksinasi, Dinkes Pontianak Telusuri Identitas dan Alasannya

Momen inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik perhatian masyarakat agar bersedia divaksinasi.

Kehalalan vaksin

Memasuki periode reformasi, penerimaan masyarakat terhadap vaksin masih menjadi catatan tersendiri bagi dunia kesehatan di Indonesia.

Sebagian masyarakat masih enggan untuk menerima vaksin karena meragukan kehalalan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Hal ini sempat terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta saat pelaksanaan imunisasi campak-rubella pada tahun 2018.

Sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Sleman keberatan dengan pelaksanaan vaksin. Salah satu alasannya adalah keraguan terhadap kehalalan vaksin rubella (Kompas, 1 Agustus 2017).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19, Berapa Nakes yang Sudah Registrasi dan Divaksin?

Persoalan kehalalan vaksin juga kembali mengemuka dalam pemberian vaksin Covid-19. Sebagian masyarakat masih meragukan kehalalan bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin.

Selain kehalalan, dampak kesehatan yang muncul juga menjadi kekhawatiran masyarakat.
Pemerintah pun telah melakukan sejumlah langkah untuk meyakinkan masyarakat terkait dengan kehalalan dan keamanan vaksin.

Selain melalui pernyataan Majelis Ulama Indonesia terkait kehalalan vaksin, sejumlah tokoh publik terlebih dulu diberi vaksin. Cara ini merupakan strategi komunikasi yang diharapkan mampu berpengaruh pada keputusan masyarakat untuk divaksinasi.

Dari sejumlah catatan program vaksinasi di Indonesia, tampak selalu ada penolakan dari masyarakat dengan beragam alasan.

Namun, pemangku kebijakan selalu memiliki strategi yang berbeda pada setiap periode agar vaksin diterima oleh masyarakat luas.

Baca juga: Lansia Tak Masuk Prioritas Pertama Vaksinasi Covid-19, Ini Kata Kemenkes

Tentu menarik untuk menunggu strategi seperti apa yang diterapkan oleh pemerintah saat ini untuk mencapai target vaksinasi Covid-19 bagi 181,5 juta penduduk di Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul Vaksin, Mantri dan Kisah SI Unyil

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeksi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Sektor Politik Jadi Sorotan

Indeksi Korupsi Indonesia 2022 Menurun, Sektor Politik Jadi Sorotan

Nasional
BERITA FOTO: Saat Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

BERITA FOTO: Saat Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Turun, KPK: Harus Lakukan Terobosan

Indeks Korupsi Indonesia Turun, KPK: Harus Lakukan Terobosan

Nasional
Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam 'Reshuffle' Kabinet

Jokowi Akui Ada Pertimbangan Politik dalam "Reshuffle" Kabinet

Nasional
MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

MK Izinkan Menteri Nyapres Tak Mundur dari Kabinet, Bawaslu Akui ASN Rentan Dimobilisasi

Nasional
Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Cak Imin: Ngumpulin Bupati Sudah Tak Didengar..

Nasional
Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Bacakan Duplik, Kubu Ricky Rizal Kutip Ayat di Al Qur’an soal Fitnah

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Jokowi Jelaskan Alasan 2 Menteri Nasdem Absen di Ratas Jelang Rabu Pon

Nasional
Jawab soal Kabar 'Reshuffle' Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Jawab soal Kabar "Reshuffle" Rabu Pon, Jokowi: Ditunggu Saja Besok

Nasional
Disebut Raja 'Conflict of Interest' oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Disebut Raja "Conflict of Interest" oleh Faisal Basri, Moeldoko: Ngawur...

Nasional
Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Jokowi Ceritakan Pengalaman saat Pertama Hadapi Pandemi: Saya Gagap dan Bingung...

Nasional
Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, 'Ndeso', tapi...

Jokowi: Saya ini Bukan Siapa-siapa dari Solo, "Ndeso", tapi...

Nasional
Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Perselisihan dengan PBNU Berlanjut, Kerja Politik PKB Jelang Pemilu Bisa Terganggu

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

UPDATE 31 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,61 Persen, Ketiga 29,59 Persen

Nasional
Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.