Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Kompas.com - 16/01/2021, 10:11 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan ucapan Peringatan Hari Pahlawan 2020, Selasa (10/11/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan ucapan Peringatan Hari Pahlawan 2020, Selasa (10/11/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, industri pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memajukan Indonesia.

Kendati demikian, Wapres menyebutkan, di masa pandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM).

Untuk itu, pemerintah berupaya membangun basis data terpadu untuk memberikan fasilitas bagi para UMKM.

“Agar upaya perlindungan UMKM ini di tahun 2021 optimal, pemerintah perlu membangun basis data terpadu sebagai dasar penyaluran setiap program pemerintah yang menyasar UMKM,” ucap Ma’ruf Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (15/01/2021).

Baca juga: Soal Pembatasan Jawa-Bali, Ganjar: Pariwisata, Mohon Maaf Ya Anda Akan Rugi

Ma'ruf menuturkan agar para UMKM penerima bantuan tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan kesepakatan tersebut diharapkan dapat diterapkan bersama.

“Pelaksanaan bantuan program produktif atau BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) perlu dipastikan mencapai sasarannya itu para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan,” tutur Ma'ruf.

Kemudian, terkait program sosial dari Kementerian Sosial, Ma'ruf mengharapkan agar Kementerian Sosial dapat segera menyusun program pemberdayaan bagi masyarakat yang termarginalkan.

“Saya melihat ada beberapa inisiatif-inisiatif dari Menteri Sosial yang menurut saya baik sekali diangkat ke tingkat nasional dan direplikasi di berbagai daerah,” kata Wapres.

Baca juga: Jakarta Kembali PSBB, Begini Aturan Baru untuk Usaha Pariwisata

Lebih lanjut, Ma'ruf menginginkan agar pengentasan kemiskinan dapat dipercepat melalui program optimalisasi balai sosial yang direncanakan oleh Kementerian Sosial.

Ia berharap agar program tersebut dapat dikolaborasikan dengan berbagai kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta sehingga dapat bermanfaat secara optimal.

“Sehingga benar-benar bisa mempercepat pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja usaha-usaha mikro dan kecil yang produktif,” ujar dia.

Baca juga: Soal Pembukaan Pariwisata Bali untuk Turis Asing, Ini Kata Sandiaga

Ma'ruf juga memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan agar dapat memberikan dukungan pembukaan jejaring pemasaran bagi usaha mikro dan kecil secara online dan offline.

“Jejaring ini penting, memberikan dukungan bagi pemasaran produk halal. Ini termasuk untuk tujuan ekspor, antara lain dengan fasilitasi perdagangan internasional, riset, dan promosi pasar ekspor,” kata Ma'ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X