Soal Pembatasan Jawa-Bali, Ganjar: Pariwisata, Mohon Maaf Ya Anda Akan Rugi

Kompas.com - 07/01/2021, 15:36 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap permintaan maaf kepada pelaku sektor pariwisata yang akan merugi akibat adanya pembatasan pada 11 sampai 25 Januari 2021.

"Pariwisata, mohon maaf ya, Anda akan rugi. Itu kita omongkan, kita jangan tipu-tipu lagi," kata Ganjar dalam talkshow di akun YouTube BNPB, Kamis (7/1/2021).

Menurut dia, permintaan maaf dan ungkapan seperti itu perlu dilakukan di masa-masa menjelang pembatasan aktivitas.

Baca juga: Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Hanya Berlaku di Denpasar dan Badung

Sebagai pemerintah, Ganjar tidak bisa mengatakan bahwa keadaan saat ini akan baik-baik saja.

"Sebab kalau kemudian, tenang ya, Anda masih akan oke. Enggak mungkin," ujar dia.

Ganjar mengatakan, pada pembatasan nanti akan ada sejumlah aturan baru di sektor pariwisata, misalnya pembatasan kapasitas tempat wisata 30 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengelolaan tempat wisata juga akan dipantau oleh Ganjar.

"Terpaksa akan saya pantau, kalau kemudian sekali saja Anda melanggar, akan saya tutup. Itu kita bicaranya mesti seperti itu, sehingga dunia usaha akan bisa memahami situasi yang tidak mudah ini," tutur dia. 

Ia percaya apabila penegasan-penegasan seperti ini dilakukan dalam waktu satu bulan diiringi dengan sikap penerimaan masyarakat, kasus Covid-19 akan berhasil ditekan.

"Nanti bisa dilihat di 14 hari ketiga, bisa dilihat hasilnya. Ini lho kalau disiplin. Mau tidak kita di rumah satu bulan saja?" kata Ganjar.

Baca juga: Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Pemerintah Berharap Kendalikan Kasus Covid-19 Lebih Cepat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X