Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/01/2021, 15:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap permintaan maaf kepada pelaku sektor pariwisata yang akan merugi akibat adanya pembatasan pada 11 sampai 25 Januari 2021.

"Pariwisata, mohon maaf ya, Anda akan rugi. Itu kita omongkan, kita jangan tipu-tipu lagi," kata Ganjar dalam talkshow di akun YouTube BNPB, Kamis (7/1/2021).

Menurut dia, permintaan maaf dan ungkapan seperti itu perlu dilakukan di masa-masa menjelang pembatasan aktivitas.

Baca juga: Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Hanya Berlaku di Denpasar dan Badung

Sebagai pemerintah, Ganjar tidak bisa mengatakan bahwa keadaan saat ini akan baik-baik saja.

"Sebab kalau kemudian, tenang ya, Anda masih akan oke. Enggak mungkin," ujar dia.

Ganjar mengatakan, pada pembatasan nanti akan ada sejumlah aturan baru di sektor pariwisata, misalnya pembatasan kapasitas tempat wisata 30 persen.

Pengelolaan tempat wisata juga akan dipantau oleh Ganjar.

"Terpaksa akan saya pantau, kalau kemudian sekali saja Anda melanggar, akan saya tutup. Itu kita bicaranya mesti seperti itu, sehingga dunia usaha akan bisa memahami situasi yang tidak mudah ini," tutur dia. 

Ia percaya apabila penegasan-penegasan seperti ini dilakukan dalam waktu satu bulan diiringi dengan sikap penerimaan masyarakat, kasus Covid-19 akan berhasil ditekan.

"Nanti bisa dilihat di 14 hari ketiga, bisa dilihat hasilnya. Ini lho kalau disiplin. Mau tidak kita di rumah satu bulan saja?" kata Ganjar.

Baca juga: Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Pemerintah Berharap Kendalikan Kasus Covid-19 Lebih Cepat

Lebih lanjut, edukasi seperti itu akan disampaikan Ganjar ke tempat-tempat dunia usaha pariwisata, misalnya destinasi wisata, hotel, dan restoran.

Ganjar mengatakan, ada pengorbanan yang harus diambil dari suatu kebijakan pembatasan. Dalam hal ini yakni mengorbankan sektor pariwisata untuk investasi jangka panjang.

"Kita mesti berkorban di awal untuk investasi yang lebih panjang. Atau malah kita tidak ingin berkorban dan investasi jangka panjang kita tidak akan memanen hasil yang bagus? Dan ingat, kita sudah belajar lama lho, sudah 10 bulan hampir satu tahun lho," ucap dia.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyampaikan akan melakukan pembatasan aktivitas di Jawa dan Bali.

Baca juga: Beda Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali dan PSBB

Adapun tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang belakangan mengalami peningkatan kasus.

"Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat. Yang harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin," ujar Airlangga dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com