Salin Artikel

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, industri pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memajukan Indonesia.

Kendati demikian, Wapres menyebutkan, di masa pandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, pemerintah berupaya membangun basis data terpadu untuk memberikan fasilitas bagi para UMKM.

“Agar upaya perlindungan UMKM ini di tahun 2021 optimal, pemerintah perlu membangun basis data terpadu sebagai dasar penyaluran setiap program pemerintah yang menyasar UMKM,” ucap Ma’ruf Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (15/01/2021).

Ma'ruf menuturkan agar para UMKM penerima bantuan tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan kesepakatan tersebut diharapkan dapat diterapkan bersama.

“Pelaksanaan bantuan program produktif atau BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) perlu dipastikan mencapai sasarannya itu para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan,” tutur Ma'ruf.

Kemudian, terkait program sosial dari Kementerian Sosial, Ma'ruf mengharapkan agar Kementerian Sosial dapat segera menyusun program pemberdayaan bagi masyarakat yang termarginalkan.

“Saya melihat ada beberapa inisiatif-inisiatif dari Menteri Sosial yang menurut saya baik sekali diangkat ke tingkat nasional dan direplikasi di berbagai daerah,” kata Wapres.

Lebih lanjut, Ma'ruf menginginkan agar pengentasan kemiskinan dapat dipercepat melalui program optimalisasi balai sosial yang direncanakan oleh Kementerian Sosial.

Ia berharap agar program tersebut dapat dikolaborasikan dengan berbagai kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta sehingga dapat bermanfaat secara optimal.

“Sehingga benar-benar bisa mempercepat pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja usaha-usaha mikro dan kecil yang produktif,” ujar dia.

Ma'ruf juga memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan agar dapat memberikan dukungan pembukaan jejaring pemasaran bagi usaha mikro dan kecil secara online dan offline.

“Jejaring ini penting, memberikan dukungan bagi pemasaran produk halal. Ini termasuk untuk tujuan ekspor, antara lain dengan fasilitasi perdagangan internasional, riset, dan promosi pasar ekspor,” kata Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/16/10113181/pulihkan-industri-pariwisata-wapres-pemerintah-siapkan-basis-data-terpadu

Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke