Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Gempa Susulan di Majene, BMKG Imbau Masyarakat Evakuasi ke Tempat Aman

Kompas.com - 15/01/2021, 12:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengimbau agar masyarakat yang terdampak gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, untuk mencari tempat yang paling aman.

Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi gempa susulan yang diperkirakan masih dapat terjadi.

"Jadi cari tempat yang paling aman, yaitu di tanah lapang misalnya jauh dari bangunan-bangunan," kata Dwikorita, dalam Breaking News Kompas TV, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Pemerintah Beri Santunan Korban Gempa Majene yang Meninggal Rp 15 Juta Per Orang

Kemudian, masyarakat yang berada di daerah pegunungan diminta mencari tempat aman yang di sekitarnya tidak ada lereng rawan longsor.

"Jadi silakan ke tempat yang aman, bisa ke atas yang lebih stabil, atau menuju ke bawah yang rata," ujarnya.

Dwikorita mengatakan, proses evakuasi seharusnya juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ia menuturkan, biasanya di daerah dataran tinggi sudah ada petugas yang akan bergerak cepat mengevakuasi warga ke tempat aman jika terjadi bencana.

Sementara, ia meminta masyarakat di daerah pantai tidak panik. Diperkirakan gempa tidak menyebabkan tsunami, sehingga daerah pantai dinilai cukup aman.

"Kalau di pantai cukup aman, sekarang ini tidak ada tsunami," tambah dia.

Gempa berkekuatan M 6,2 di Majene dan Mamuju terjadi pada Jumat dini hari, sekitar pukul 02.30 WITA.

Baca juga: UPDATE: 8 Meninggal Dunia, 637 Luka-luka akibat Gempa Majene

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, hingga Jumat (15/1/2021) pukul 11.10 WIB, tercatat 8 orang meninggal dunia dan 637 orang luka-luka akibat gempa.

Sebanyak 16.000 orang mengungsi di 10 titik pengungsian, yakni di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang dan Desa Limbua.

Gempa di Kabupaten Mamuju mengakibatkan Hotel Maleo, Kantor Gubernur Sulbar, rumah warga (pendataan), RSUD Mamuju, dan satu unit minimarket rusak berat. Kemudian, jaringan listrik padam, dan komunikasi selular dikabarkan terputus atau tidak stabil.

Selain itu, terjadi juga longsor di 3 titik sepanjang jalan poros Majene-Mamuju (akses jalan terputus). Tercatat 300 unit rumah rusak, satu unit puskesmas rusak berat serta kantor Danramil Malunda rusak berat.

Saat ini, pendataan dan pendirian tempat pengungsian sedang dilakukan. BPBD setempat berkoordinasi dengan TNI-Polri, Basarnas, relawan dan instansi terkait lainnya.

Adapun kebutuhan mendesak antara lain, sembako, selimut dan tikar, tenda pengungsi, pelayanan medis, terpal, alat berat atau excavator, alat komunikasi, makanan pokok/siap saji, masker, obat-obatan dan vitamin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com