Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Buka Peluang Perluas Ruang Lingkup Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 15/01/2021, 09:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah berkomitmen memperluas ruang lingkup vaksinasi Covid-19.

Saat ini, vaksin ditujukan untuk kelompok yang berisiko tinggi terpapar Covid-19.

"Kami ingin memastikan keamanannya. Namun pemerintah berkomitmen untuk memperluas ruang lingkup program vaksinasi," ujar Wiku dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (15/1/2020).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Jadi Tantangan Besar, Ini Langkah Satgas

Wiku menuturkan, saat ini terdapat sejumlah kelompok yang masuk dalam risiko tinggi terpapar Covid-19.

Contohnya, pegawai sektor pelayanan publik ataupun tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 di garda terdepan.

"Kami memahami bahwa terdapat beberapa kelompok yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 termasuk kalangan lanjut usia. Sama halnya dengan pegawai pemerintah dan tenaga kesehatan, dan kita harus memastikan bahwa program vaksinasi berjalan sesuai jadwal," ucap Wiku.

Pemerintah menyadari bahwa saat ini jumlah vaksin yang ada tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk memvaksin semua orang di dunia.

Karenanya, bagi kelompok berisiko lain termasuk kalangan lanjut usia tetap berikut masyarakat umum akan divaksinasi dengan memperoleh vaksin dari beberapa produsen lainnya.

Baca juga: Opsi Vaksin Covid-19 Mandiri yang Mengemuka...

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

Target penerima vaksin adalah 181,5 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 426.800.000 dosis.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021, vaksinasi gelombang I dilakukan pada Januari-April 2021.

Penyuntikan vaksin tahap pertama di gelombang I dilakukan untuk tenaga kesehatan di 34 provinsi.

"Tahap yang pertama akan kita berikan ke 1,48 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Diharapkan ini bisa mulai besok, minggu ini, kemudian rolling mudah-mudahan di akhir Februari ini bisa selesai," ujar Budi, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com