Vaksinasi Hanya Salah Satu Bagian Kendalikan Pandemi, Tetap 3T dan 5M

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia dan Peneliti Pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan para penerima vaksin bahwasanya vaksinasi hanya salah satu bagian dari upaya penanganan atau pengendalian pandemi Covid-19.

"Harus diketahui bahwa sekali lagi, program vaksinasi ini adalah bagian, salah satu bagian dari upaya strategi untuk mengendalikan pandemi," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Sehingga, menurutnya masih ada yang harus terus dilakukan pemerintah dan masyarakat yakni 3T dan 5M.

Strategi 3T yang dilakukan pemerintah yakni testing, tracing, dan treatment, sedangkan 5M oleh masyarakat misalnya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan.

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Terpenting Penguatan 3T, Pembatasan Kegiatan Hanya Tambahan

"Itu yang harus dipahami, sehingga kita harus mendudukan strategi vaksinasi ini dalam porsi yang sebenarnya, yang sesuai, dan tepat. Tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh kekurangan," ujarnya.

Ia berpendapat, apabila program vaksinasi tidak ditempatkan secara proporsional, maka akan membuat pengendalian pandemi menjadi salah.

Oleh karena itu, Dicky menilai agar pemerintah dan masyarakat tidak memahami vaksinasi sebagai satu-satunya langkah penanganan pandemi.

Ada beberapa hal yang mendasari Dicky berkata demikian. Pertama, mengenai jumlah vaksin yang masih terbatas.

Baca juga: 8 Hal Ini Bantu Optimalkan PSBB Jawa-Bali, dari Klinik Demam hingga 5M

Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan program vaksinasi secara bertahap dan ada prioritas.

"Kemudian juga peruntukkannya pun terbatas. Vaksin ini kan perlu kita ingat, ada kelebihan ada kekurangannya maka terbatas. Sinovac pun seperti itu, atas keterbatasan itu, baik dari sisi suplai, sisi performa vaksin, menyebabkan kita harus punya selektifitas dalam memilih target vaksinasi," jelasnya.

Keterbatasan yang ada dalam vaksin tersebut, nilai dia, membuat pemerintah lalu memiliki kriteria siapa saja yang bisa menerima vaksin.

"Ada batasan umur, batasan kondisi kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga akan selalu ada kelompok masyarakat yang belum bisa divaksin. Atau bahkan memang tidak mungkin dapat divaksin," tambah dia.

Baca juga: Wamenkes: Belum Ada Sanksi bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Menurut Dicky, di sinilah peran 3T dan 5M perlu terus digencarkan. Pasalnya, masih ada orang yang pada akhirnya tidak divaksin atau mendapat vaksin.

Orang-orang itu, kata dia, berada pada kondisi rawan tertular pandemi bahkan rawan meninggal.

"Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa vaksinasi hanya salah satu bagian dari strategi. Melindungi yang rawan ini harus dilakukan 3T dan 5M. Konteksnya seperti itu. Jika tidak melakukan ya artinya kita mengabaikan kelompok yang rawan itu," ujarnya.

Diketahui bersama, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama Indonesia yang menjadi peserta vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Amnesty: Pemaksaan Vaksinasi dengan Ancaman Pidana Merupakan Pelanggaran HAM

Penyuntikan vaksin buatan Sinovac tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1/2021), yang diikuti sejumlah pejabat negara hingga influencer.

Adapun sejumlah pejabat mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap pertama bersama Jokowi, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, dan artis Raffi Ahmad.

Setelah ini, pemerintah berencana melakukan vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang akan dimulai pada besok Jumat (15/1/2021).