Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Data Penerima Vaksin Covid-19 Akan Diverifikasi Manual ke Tiap Faskes

Kompas.com - 14/01/2021, 11:27 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, data target penerima vaksin Covid-19 akan terus diperbarui seiring berjalannya program vaksinasi yang telah dimulai pada Rabu (13/1/2021).

Budi menyebut, data akan diverifikasi secara manual melalui dinas kesehatan di daerah-daerah.

"Atas saran bapak/ibu anggota DPR, (kami) melakukan double verifikasi secara manual ke masing-masing faskes. Saya sudah minta semua dirjen kembali melakukan verifikasi melalui dinkes," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Menkes: Vaksin Covid-19 Tak Hanya Lindungi Diri, tetapi Juga Keluarga dan Tetangga Kita

Saat ini, target penerima vaksin yang ditetapkan pemerintah yaitu sebanyak 181,5 juta orang.

Budi menjelaskan, data itu diperoleh dari data sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kemenkes.

Selanjutnya, data dicocokkan dengan data Dukcapil Kemendagri untuk memverifikasi alamat dan nomor ponsel. Data juga dicocokkan dengan data di BPJS Kesehatan.

"Terutama untuk melihat data-data komorbid," ujarnya.

Budi mengamini bahwa data yang dimiliki pemerintah mungkin tidak sempurna. Karena itu, Kemenkes juga membuka layanan call center 119.

"Kami membuka fasilitas untuk memperbarui data melalui mekanisme call center 119," tuturnya.

Baca juga: Usai Vaksin Raffi Ahmad Kumpul Tanpa Masker, Ahli: Itu Namanya Selfish

Sementara itu, untuk pelaksanaan vaksinasi ditargetkan selesai dalam 15 bulan. Namun, menurut Budi, Presiden Joko Widodo meminta bisa dipercepat hingga 12 bulan.

"Kita rencananya 15 bulan, tapi bpk presiden meminta dipercepat 12 bulan," kata Budi.

Budi mengatakan, yang jadi kendala adalah soal ketersediaan vaksin Covid-19. Karena itu, Kemenkes sudah meminta Bio Farma untuk menegosiasikan ke perusahaan-perusahaan produsen vaksin Covid-19 agar bisa mempercepat kedatangan vaksin.

"Yang critical bukan dokter dan vaksinatornya, tapi critical-nya adalah ketersediaan vaksinnya. Kami sedang meminta Bio Farma negosiasi lagi dengan produsen-produsen vaksin agar kita bisa lebih cepat mendatangkan vaksin agar bisa selesai 12 bulan di akhir 2021 ini," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com