Menkes: Data Penerima Vaksin Covid-19 Akan Diverifikasi Manual ke Tiap Faskes

Kompas.com - 14/01/2021, 11:27 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) didampingi Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kanan) menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021). Rapat tersebut membahas persiapan jelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19.  ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww RENO ESNIR/ANTARA FOTOMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) didampingi Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kanan) menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021). Rapat tersebut membahas persiapan jelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, data target penerima vaksin Covid-19 akan terus diperbarui seiring berjalannya program vaksinasi yang telah dimulai pada Rabu (13/1/2021).

Budi menyebut, data akan diverifikasi secara manual melalui dinas kesehatan di daerah-daerah.

"Atas saran bapak/ibu anggota DPR, (kami) melakukan double verifikasi secara manual ke masing-masing faskes. Saya sudah minta semua dirjen kembali melakukan verifikasi melalui dinkes," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Menkes: Vaksin Covid-19 Tak Hanya Lindungi Diri, tetapi Juga Keluarga dan Tetangga Kita

Saat ini, target penerima vaksin yang ditetapkan pemerintah yaitu sebanyak 181,5 juta orang.

Budi menjelaskan, data itu diperoleh dari data sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kemenkes.

Selanjutnya, data dicocokkan dengan data Dukcapil Kemendagri untuk memverifikasi alamat dan nomor ponsel. Data juga dicocokkan dengan data di BPJS Kesehatan.

"Terutama untuk melihat data-data komorbid," ujarnya.

Budi mengamini bahwa data yang dimiliki pemerintah mungkin tidak sempurna. Karena itu, Kemenkes juga membuka layanan call center 119.

"Kami membuka fasilitas untuk memperbarui data melalui mekanisme call center 119," tuturnya.

Baca juga: Usai Vaksin Raffi Ahmad Kumpul Tanpa Masker, Ahli: Itu Namanya Selfish

Sementara itu, untuk pelaksanaan vaksinasi ditargetkan selesai dalam 15 bulan. Namun, menurut Budi, Presiden Joko Widodo meminta bisa dipercepat hingga 12 bulan.

"Kita rencananya 15 bulan, tapi bpk presiden meminta dipercepat 12 bulan," kata Budi.

Budi mengatakan, yang jadi kendala adalah soal ketersediaan vaksin Covid-19. Karena itu, Kemenkes sudah meminta Bio Farma untuk menegosiasikan ke perusahaan-perusahaan produsen vaksin Covid-19 agar bisa mempercepat kedatangan vaksin.

"Yang critical bukan dokter dan vaksinatornya, tapi critical-nya adalah ketersediaan vaksinnya. Kami sedang meminta Bio Farma negosiasi lagi dengan produsen-produsen vaksin agar kita bisa lebih cepat mendatangkan vaksin agar bisa selesai 12 bulan di akhir 2021 ini," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X