Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Covid-19 Dimulai, Jokowi Ingatkan Masyarakat Tetap Disiplin Protokol Kesehatan

Kompas.com - 13/01/2021, 13:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Vaksinasi virus corona di Indonesia dimulai pada Rabu (13/1/2021) hari ini.

Dengan dimulainya vaksinasi, Presiden Joko Widodo tetap mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus.

"Saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Ini tetap terus kita lakukan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan," ucap dia.

Baca juga: Saya Bukan Jagoan, Mumpung Vaksin Gratis, Saya Suntik Sendiri

Jokowi menyebut, vaksinasi penting untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

Selain memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, vaksinasi juga diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi.

Vaksin Covid-19 yang digunakan dipastikan aman, karena sudah mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, vaksin telah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," ujar Jokowi.

Baca juga: Ini Alasan Aaron, Relawan Covid-19 di Papua, Suntik Vaksin Sendiri

Ia mengatakan, setelah vaksinasi perdana digelar pagi tadi, vaksinasi akan dilanjutkan ke masyarakat di seluruh Indonesia.

"Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Tanah Air," kata dia.

Presiden Jokowi menjadi orang Indonesia pertama yang divaksin Covid-19.

Penyuntikan vaksin terhadap Presiden dilakukan sekira pukul 09.40 oleh tim dokter kepresidenan.

Baca juga: Kementerian Agama Sambut Gembira Terbitnya Sertifikasi Halal Vaksin Sinovac

Setelah Jokowi, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat juga ikut divaksinasi perdana. Mereka di antaranya Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ada juga perwakilan tokoh agama, pedagang, hingga buruh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com