Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19, Bio Farma: Kehalalan Jadi Isu Utama di Negara Kita

Kompas.com - 13/01/2021, 11:05 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma Persero Honesti Basyir mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak.

Kolaborasi dari semua pihak, kata Honesti, diperlukan untuk bahu-membahu keluar dari permasalahan pandemi tersebut.

Honesti berujar, pada saat melaporkan progress pengambangan vaksin kepada Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatan, satu kata yang tidak pernah lupa dari mereka adalah tentang kehalalan.

“Karena memang masalah kehalalan ini juga menjadi isu utama di negara kita ini,” kata Honesti dalam Penyerahan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Cerita Dokter yang Suntikkan Vaksin Covid-19 untuk Jokowi, Sempat Gemetar di Awal

“Karena memang di Indonesia itu yang namanya vaksin itu harus bisa memberikan faktor safety-nya harus ada, khasiatnya harus ada, mutunya harus ada dan halal,” ucap dia.

Belajar dari pengalaman bagaimana tidak optimalnya program vaksinasi Rubella tahun 2018, juga menjadi pelajaran berharga untuk Bio Farma melakukan proses kehalalan.

“Kami sangat mengerti kondisi yang terjadi, sehingga memang kita lakukan proses ini dengan seksama dan Alhamdulillah dengan semua support dari Kementerian Agama dan MUI pada hari ini kita bisa mendapatkan sertifikasi tersebut,” ucap Honesti.

Lebih jauh Honesti mengatakan, sebelum menerima sertifikasi halal tersebut, ia melaporkan kepada Menteri dan Wakil Menteri BUMN serta Menteri Kesehatan.

Baca juga: Ikut Vaksin Covid-19 Perdana, Panglima TNI Minta Semua Prajurit Sukseskan Vaksinasi

Mereka, kata Honesti tidak bisa hadir karena mendampingi presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk dilakukan Vaksin.

“Salam dari bapak-bapak tersebut karena pada hari ini mereka juga hadir di Istana bersama juga dengan Pak Menteri Agama,” ucap Honesti.

Honesti berjanji, akan melaksanakan amanah terkait program vaksinasi yang telah dirancang pemerintah tersebut.

Ia juga meminta arahan dan bimbingan dari semua stakeholder yang ada di Kementerian Agama.

Baca juga: Dokter Tanya Jokowi soal Ini Sebelum Suntikkan Vaksin Covid-19

“Sekali lagi terima kasih atas segala bantuan, kami akan melaksanakan amanah ini sebaik mungkin, prodaknya sudah mendapatkan sertifikasi sekarang bagaimana kita bisa menjalankan program vaksinasi ini kepada masyarakat,” ujar Honesti.

“Kami atas nama Bio farma dan juga dari Kementerian BUMN berterima kasih atas segala support yang diberikan oleh kementerian agama dalam proses pengurusan sertifikasi halal ini,” kata dia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyerahkan sertifikasi halal vaksin Covid-19 kepada PT Biofarma (persero), Rabu (13/1/2021) pagi.

Baca juga: BPJPH Kemenag Serahkan Sertifikat Halal Vaksin Covid-19 Sinovac ke PT Bio Farma

Acara penyerahan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Saa'di, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nizar Ali.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Sukoso mengajak masyarakat beryukur dengan penyerahan sertifikasi halal produk vaksin Covid-19 yang diajukan PT Bio Farma sejak bulan Oktober 2020.

“Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena karunianya pada kesempatan ini kita dapat bersama menyaksikan momen bersejarah bagi Kementerian Agama pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu penyerahan sertifikat halal vaksin Covid-19 yang diajukan oleh PT Bio Farma,” kata Sukoso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com