ICW Nilai Jaksa Pinangki Mestinya Dituntut Maksimal karena 5 Hal Ini

Kompas.com - 12/01/2021, 10:34 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaTerdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai, tuntutan hukuman empat tahun penjara bagi jaksa Pinangki Sirna Mirnasari terlalu ringan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, terdakwa kasus suap terkait pelarian Djoko Tjandra itu mestinya dituntut hukuman maksimal.

"ICW berpandangan semestinya tuntutan yang layak kepada Pinangki adalah hukuman pemidanaan maksimal, yakni 20 tahun penjara," kata Kurnia, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Jaksa Tuntut Perampasan BMW X5 Milik Pinangki

Menurut Kurnia, setidaknya ada lima alasan tuntutan tersebut dianggap terlalu ringan, tidak obyektif, dan melukai rasa keadilan.

Pertama, Pinangki seharusnya membantu Kejaksaan Agung untuk menangkap Djoko Tjandra yang sedang buron, bukannya malah bersekongkol dengan Djoko.

Kedua, uang yang diterima oleh Pinangki direncanakan untuk mempengaruhi proses hukum terhadap Djoko Tjandra dengan mengurus fatwa di Mahkamah Agung agar Djoko tidak dieksekusi.

Ketiga, tindakan Pinangki telah mencoreng citra Kejaksaan Agung di mata publik.

Keempat, perbuatan Pinangki adalah kombinasi tiga kejahatan yakni suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang.

"Logika hukumnya, ketika ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang semestinya ada pemberatan, namun penuntut umum sepertinya tidak mempertimbangkan hal itu," ujar Kurnia.

Baca juga: Dalam Kasus Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Dituntut 4 Tahun Penjara

Kelima, kata Kurnia, keterangan Pinangki selama persidangan justru bertolak belakang dengan fakta yang diyakini oleh penuntut umum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Masih Jadi Persoalan

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X