Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Ungkap Alasan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 11/01/2021, 09:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 akan diprioritaskan kepada para tenaga kesehatan karena tenaga keseahatan adalah sektor yang sehari-hari berhadapan bahayanya Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 kepada para tenaga kesehatan diharapkan dapat membuat para tenaga kesehatan aman dari penyakit tersebut.

"Itu sebabnya kenapa pertama kali kita berikan kepada tenaga kesehatan, untuk memastikan bahwa mereka lah yang aman duluan dari eksposure terhadap virus ini," kata Budi dalam sebuah webinar yang disiarkan akun YouTube PB IDI, akhir pekan kemarin (9/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya Sudah Minta ke Menkes Vaksinasi Tak Lebih dari Setahun

Budi menyebut banyak pengusaha yang meminta ingin lebih dahulu divaksinasi, tetapi ia menegaskan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas.

Budi mengatakan, dalam perang melawan Covid-19, tenaga kesehatan adalah kelompok yang sehari-hari berjibaku melawan musuh tak terlihat.

"Ini musuhnya enggak kelihatan dan yang menghadapi sehari-hari adalah tenaga kesehatan, yang terekspos dengan virus yang kadarnya tinggi juga tenaga kesehatan," ujar Budi.

Baca juga: Cerita Menkes yang Baru Tahu Soal Mutasi Virus Corona dari Menristek

Ia menambahkan, vaksinasi Covid-19 terhadap para tenaga kesehatan juga diharapkan menghentikan jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid-19.

"Kalau terus menerus banyak fatal gara-gara Covid ini bagaimana nanti ke depannya kita bisa melawan pandemi seperti ini?" ujar dia.

Sebelumnya, Budi menyebut vaksinasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap di mana pada tahap pertama ada 1,3 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi yang akan divaksinasi.

Baca juga: Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Kurang dari Setahun, Menkes: Isu Utama Ketersediaannya

Setelah tenaga kesehatan, vaksinasi diberikan kepada para petugas publik. Jumlahnya, kurang lebih 17,4 juta orang.

Selanjutnya, vaksin diberikan kepada penduduk lanjut usia di atas 60 tahun yang jumlahnya mencapai 21,5 juta orang.

"Sesudah itu nanti masyarakat normal akan mulai diimunisasi," ujar Budi pada 29 Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com