Kendalikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan PPKM Berskala Nasional

Kompas.com - 09/01/2021, 14:58 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat melintasi poster Presiden Joko Widodo yang menghimbau penggunaan masker di Stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat melintasi poster Presiden Joko Widodo yang menghimbau penggunaan masker di Stasiun Tanah Abang di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan, instruksi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hanya merupakan solusi jangka pendek untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Menurut Wawan, diperlukan upaya memutus penularan Covid-19 dalam jangka menengah. Ia pun mendorong pemerintah berani melakukan pembatasan kegiatan berskala nasional.

"Jangka menengah kita harus putus. Pemerintah dalam skala nasional harus berani. Boleh jadi pada Februari harus ada pembatasan sosial berskala besar nasional. Tidak bisa parsial lagi," kata Wawan, dalam diskusi daring MNC Trijaya FM, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: UPDATE: 10.617 Pasien, Kasus Baru Covid-19 Kembali Pecahkan Rekor

Ia mengatakan, Covid-19 tidak hanya terjadi di Jawa dan Bali. Seluruh provinsi di Tanah Air sudah mencatat kasus Covid-19.

Kondisi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pun kian melemah.

"Jadi tidak ada alasan kita terlalu memikirkan yang teknis tentang nama PPKM tapi kebutuhan sementara saja. Ini untuk melandaikan kurva, agar tidak stagnan di fasilitas kesehatan," ujarnya.

Wawan mengatakan pemerintah tidak bisa memulihkan ekonomi selama krisis kesehatan belum tertangani. Dia menegaskan, kesehatan adalah prioritas.

"Tidak mungkin memenangkan ekonomi dan kesehatan dua-duanya. Presiden sudah menyampaikan kesehatan adalah prioritas," tegas Wawan.

Baca juga: Rekor Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Capai Rekor 3 Hari Berturut-turut

Karena itu, dia mendorong pemerintah segera mengambil kebijakan strategis untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Wawan menuturkan, pemerintah harus mampu mengukur dampak pandemi yang terjadi secara terus-menerus terhadap berbagai aspek, khususnya sosial dan ekonomi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X