Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Izin BPOM Belum Keluar, Kita Belum Bisa Vaksinasi

Kompas.com - 08/01/2021, 17:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 belum dapat dilakukan apabila izin penggunaan darurat emergency use authorization (EUA) vaksin belum diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau izin itu belum keluar dari BPOM, ya kita belum bisa vaksinasi. Saya tidak tahu keluarnya kapan. Bisa hari ini, bisa Senin, bisa Selasa," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara penyerahan bantuan modal kerja (BMK) di Istana Bogor, dikutip dari siaran langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi seperti Imunisasi Bayi, Jangan Bayangkan yang Enggak-enggak

 Jokowi berharap izin penggunaan dapat segera dikeluarkan oleh BPOM dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi orang yang pertama kali menerima vaksin Covid-19.

"Kita harapkan izin itu segera bisa dikelurarkan BPOM, sehingga nanti yang pertama kali disuntik saya," tambahnya.

Jokowi memastikan proses vaksinasi Covid-19 dimulai pekan depan. Namun untuk tanggal vaksinasi, masih menunggu izin penggunaan vaksin dari BPOM.

"Vaksin sudah kita distribusikan ke seluruh provinsi. Lalu pertanyaannya, vaksinasi kapan? Kalau ada yang bertanya seperti itu saya jawab pekan depan," kata Jokowi.

"Harinya apa? Saya jawab menunggu yang namanya izin penggunaan darurat dari BPOM," tutur dia.

Secara terpisah, Baca juga: BPOM Yakin Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac Terbit Sebelum 13 Januari 2021

Secara terpisah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) Penny Lukito yakin izin penggunaan darurat akan terbit sebelum tanggal vaksinasi awal yang ditetapkan pemerintah, yakni 13 Januari 2021.

"Bisa diperkirakan tanggal 13 bisa melakukan vaksinasi, sehingga artinya kami akan bisa mengeluarkan EUA sebelum tanggal tersebut. Cukup ada keyakinan terkait hal tersebut," kata Penny, saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/1/2021).

Untuk memastikan tanggal penerbitan EUA, Penny mengatakan pihaknya tengah menunggu hasil uji klinik fase tiga interim tiga bulan yang dilakukan di Bio Farma. Jika hasil tersebut sudah didapat, selanjutnya BPOM akan memulai proses evaluasi untuk penerbitan EUA.

Baca juga: BPOM Sudah Berikan Izin Industri ke Bio Farma untuk Distribusi Vaksin Covid-19

Penny juga mengatakan, BPOM masih berkoordinasi dengan Brasil dan Turki untuk mendukung proses penerbitan EUA. Kedua negara tersebut sudah memberikan data efikasi yang akan digunakan dalam penerbitan EUA.

Hasil uji klinik di Brasil telah memaparkan data uji mencapai 78 persen. Sementara di Turki mencapai 91 persen.

Vaksinasi Covid-19 rencananya akan dimulai pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang disuntik vaksin. Setelah Jokowi, program vaksinasi akan dilanjutkan di 34 provinsi secara bertahap.

Adapun vaksin yang diberikan adalah vaksin buatan perusahaan China, Sinovac, yang telah didatangkan sebanyak 3 juta dosis pada Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com