Kompas.com - 08/01/2021, 11:46 WIB
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ketika diwawancarai oleh media setelah menggunakan hak pilihnya di KBRI Singapura, Minggu sore (14/4/2019). (KOMPAS.com/ERICSSEN)  KOMPAS.com/ ERICSSEN Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ketika diwawancarai oleh media setelah menggunakan hak pilihnya di KBRI Singapura, Minggu sore (14/4/2019). (KOMPAS.com/ERICSSEN)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pemerintah agar menepati janji-janji terkait penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Salah satunya, yaitu janji memberikan layanan vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh masyarakat yang jadi target penerima vaksin.

"Poin saya adalah apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah kepada rakyat harus benar-benar ditepati. Kalau tidak, misalnya karena salah perencanaan dan salah hitung, bisa menimbulkan chaos tersendiri," kata SBY dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Cerita Yusril saat Jadi Mensesneg: Selalu Cek Draf RUU Sebelum Diteken SBY

Ia mengatakan, penyediaan layanan vaksinasi Covid-19 gratis tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar.

SBY berharap pemerintah merencanakannya dengan baik, mengingat kondisi keuangan negara saat ini terbatas akibat dampak pandemi.

Menurut SBY, pemerintah juga tidak bisa lagi mengandalkan utang.

"Presiden Jokowi sudah menjanjikan vaksin ini gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, keuangan negara dan ruang fiskal kita sungguh terbatas," kata SBY.

"Tentu negara tak bisa terus-menerus berutang, karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat," ujarnya.

Baca juga: Menkes Pastikan Pengadaan Vaksin Covid-19 Cukup untuk Masyarakat

SBY berpendapat, dampaknya akan sangat buruk jika pemerintah tidak mampu mengelola keuangan dengan baik dan sampai ingkar janji.

Menurut Presiden ke-6 RI itu, masyarakat bisa panik, marah, dan kehilangan harapan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X