Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Ada Kementerian dan Pemda yang Hambat Investasi

Kompas.com - 06/01/2021, 13:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jangan ada ada kementerian atau pemerintah daerah yang menghambat investasi. Hal ini Jokowi sampaikan saat rapat terbatas bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

"Sekali lagi, meskipun ini sudah berulang kali saya sampaikan, agar jangan ada baik itu kementerian dan pemerintah daerah yang menghambat adanya investasi," kata Jokowi, dikutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu. 

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Mulai Bangkit, Ditandai Banyaknya Investasi

Jokowi ingin agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memberikan pelayanan yang cepat dan baik terhadap investasi.

Seluruh pemangku kepentingan, kata Jokowi, harus mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui investasi.

"Berkaitan dengan pemulihan ekonomi kuncinya adalah di investasi, karena APBN kita tidak memungkinkan untuk seluruh pembangunan ini di-cover dari anggaran APBN," ujarnya.

Baca juga: Perusahaan Korsel Investasi Rp 137 Triliun untuk Pabrik Baterai Kendaraan Listrik

Khusus mengenai investasi yang sifatnya besar, Jokowi meminta agar para kepala daerah turun langsung dalam penanganan.

"Untuk investasi-investasi besar saya titip agar ditangani sendiri oleh para Bapak/Ibu Gubernur sehingga betul-betul bisa direalisasikan di lapangan," katanya.

Ia mengatakan, pemulihan ekonomi menjadi satu dari tiga strategi utama pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: LG Bakal Bangun Pabrik Baterai Listrik di RI, Nilai Investasi Capai Rp 142 Triliun

 

Selain sektor ekonomi, pemerintah juga memperhatikan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan pandemi.

"Pemulihan ekonomi kuncinya adalah bagaimana kita bisa usaha keras kerja keras dalam rangka kita menghentikan dan mengendalikan Covid," tutur Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com