Minta Kepala Daerah Atur Proses Vaksinasi, Mendagri: Jangan Sampai Muncul Keributan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk proaktif dalam mempersiapkan dan menyosialisasikan program vaksinasi yang akan dilakukan secara serentak di 34 provinsi, secara bertahap, mulai pekan depan.

Tito berharap kepada seluruh kepala daerah untuk dapat mengatur proses vaksinasi agar tidak terjadi keributan.

"Karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain," kata Tito saat Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Selasa (5/1/2021).

"Harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi rush, tidak terjadi kerusuhan," kata Mendagri Tito.

Baca juga: Menkes Pastikan Proses Vaksinasi Covid-19 Dimulai Rabu Pekan Depan

Mendagri juga meminta, kepala daerah untuk dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi yang dilakukan terhadap 3 kelompok masyarakat.

"Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, Covid pun ada yang tidak percaya," ujar Tito.

Sebagaimana diketahui, penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan pada 13 Januari 2021. Adapun vaksinasi tersebut akan diberikan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap.

Adapun proses vaksinasi ini dilakukan dengan diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Pofesi Tenaga Kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.

Baca juga: Viral Kandungan dalam Kemasan Vaksin Sinovac, Benarkah Tidak Halal?

"Penyuntikan perdana tanggal 13 (Januari), hari Rabu depan, itu nanti di tingkat pusat oleh Bapak Presiden langsung yang pertama, beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan Kementerian/Lembaga, usia di bawah 60 tahun," kata Tito.