Kompas.com - 05/01/2021, 12:36 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19. DOK. Humas DPR Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, keputusan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 tidak tepat. Terhitung mulai Jumat (1/1/2021), iuran peserta (BPJS) Kesehatan mengalami kenaikan.

Kenaikan iuran berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan Kelas III dengan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Iuran BPJS Kesehatan kelas III akan naik sebesar Rp 9.500 menjadi Rp 35.000.

"Kita sekarang lagi resesi, jadi jangan lupa bahwa perekonomian kita sekarang resesi dan pertumbuhannya sangat lambat," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Anggota DPR: Pemerintah Abaikan Hasil Rapat dengan DPR

Selain itu, Saleh mengingatkan bahwa terdapat sebagian masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.

"Katakanlah misalnya nanti dalam satu keluarga itu mereka harus membayar 5 orang, itu kan jumlahnya luar bisanya besar dan itu per bulan akan ditagih terus," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saleh mengatakan, DPR sudah berupaya agar masyarakat tidak mampu tak terdampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Saleh, hal tersebut dilakukan dengan memperbaiki data Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Mereka yang tidak mampu benar-benar dimasukkan ke dalam, yang mampu dikeluarkan dari data PBI, maka kita berharap bahwa yang menerima kartu BPJS gratis adalah mereka yang betul-betul memang membutuhkan," ucapnya.

Baca juga: Rincian Lengkap Iuran BPJS Kesehatan Per Kelas Terbaru pada 2021

Lebih lanjut, Plt Ketua Fraksi PAN di DPR ini berharap masyarakat yang masuk kategori PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dikategorikan sebagai penerima PBI.

Saleh mengatakan, untuk melakukan hal tersebut, BPJS Kesehatan harus menginvestigasi kemampuan keuangan mereka.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Nasional
Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Luhut Ajak Rakyat Rapatkan Barisan Atasi Virus Corona Varian Delta

Nasional
Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Perbanyak Tes Covid-19, Epidemiolog: Harus Masif, Agresif, dan Gratis

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Minta Generasi Muda Mampu Sosialisasikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Nasional
Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Pemerintah Siapkan Pelacakan Digital Terkait Vaksinasi dan Tes PCR

Nasional
PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

PPKM Dilonggarkan, Epidemiolog Dorong Perbanyak Jumlah Testing

Nasional
Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Luhut: Kematian akibat Covid-19 Banyak Terjadi pada Orang dengan Komorbid dan yang Belum Divaksin

Nasional
Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Panglima TNI Minta Pasien Covid-19 Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat

Nasional
Mantan Ajudan Gus Dur, Marsdya TNI (Purn) Sukirno Meninggal, Ini Profilnya

Mantan Ajudan Gus Dur, Marsdya TNI (Purn) Sukirno Meninggal, Ini Profilnya

Nasional
Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai Selama Mei-Juni untuk 10 Juta Keluarga

Pemerintah Perpanjang Bansos Tunai Selama Mei-Juni untuk 10 Juta Keluarga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM | Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan PPKM

[POPULER NASIONAL] Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM | Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan PPKM

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Bansos Sembako untuk 5,9 Juta Keluarga Selama 6 Bulan

Pemerintah Akan Tambah Bansos Sembako untuk 5,9 Juta Keluarga Selama 6 Bulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X