Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pemerintah Indonesia "Bunuh Diri" jika Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kompas.com - 25/12/2020, 17:00 WIB
Tsarina Maharani,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai tidak akan mungkin pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meski ada tawaran bantuan menggiurkan dari Amerika Serikat hingga senilai Rp 28 triliun.

Ia mengatakan, pemerintah sama saja melakukan bunuh diri jika sampai membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Menurut saya bunuh diri pemerintah jika menerima tawaran itu," kata Hikmahanto saat dihubungi, Jumat (25/12/2020).

Baca juga: AS Incar Indonesia, Negara Mayoritas Muslim untuk Berdamai dengan Israel

Menurut dia, dampak pembukaan hubungan diplomatik itu sangat berat.

Beberapa alasan yang ia paparkan, di antaranya konstitusi Indonesia yang secara gamblang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

"Posisi kita jelas. Kecuali kalau memang konstitusi kita preambule UUD 1945 tidak dianggap lagi, mau diamandemen, silakan," ucap Hikmahanto.

Berikutnya, kata Hikmahanto, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragam Islam memiliki rasa simpati dan solidaritas yang tinggi terhadap Palestina.

Baca juga: MUI Dorong Pemerintah Tetap Tegas Tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Artinya, pemerintah akan menentang konstitusi dan keinginan publik jika memutuskan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Jangan sampai ini bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan keinginan publik Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga sempat berbincang dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui telepon beberapa waktu lalu.

Jokowi telah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Presiden Abbas sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi karena Indonesia tidak mengikuti sejumlah negara di Arab yang telah membuka hubungan diplomatik," kata Hikmahanto.

Membuka hubungan diplomatik dengan Israel juga akan makin meneguhkan posisi Israel atas wilayah Palestina.

Hikmahanto berpendapat, Israel dapat mengeklaim ke masyarakat internasional bahwa negara yang antipenjajahan pun mau mengakui Israel sebagai negara dan menjalin hubungan diplomatik.

Baca juga: Dijanjikan Bantuan Rp 28 Triliun oleh AS, Indonesia Tetap Tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

"Kalau sebuah negara yang konstitusinya berkata seperti itu mau melakukan hubungan diplomatik itu kan sesuatu yang luar biasa," katanya.

Lebih dari itu, ia mengatakan pemerintah perlu berhati-hati karena tawaran bantuan senilai triliunan rupiah itu datang saat masa kepemimpinan Presiden AS Donald Trum tinggal sebentar lagi.

Menurut Hikmahanto, tawaran ini berkaitan erat dengan persaingan AS dengan China untuk mendominasi negara-negara di kawasan Asia.

"Mungkin saja tawaran ini terkait persaingan dominasi AS-China di kawasan Asia," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa AS menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dollar AS atau Rp 28 triliun jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pernyataan tersebut dilontarkan pejabat top pemerintahan Trump, Adam Boehler, kepada Bloomberg yang dipublikasikan pada Selasa (22/12/2020).

Pernyataan Boehler kepada Bloomberg tersebut juga dikutip oleh media Israel, The Times of Israel.

Boehler merupakan CEO US International Development Finance Corporation (DFC), sebuah lembaga keuangan milik pemerintah AS.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia). Jika mereka siap, kami akan dengan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial,” kata Boehler.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com