Pengamat: Pemerintah Indonesia "Bunuh Diri" jika Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai tidak akan mungkin pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meski ada tawaran bantuan menggiurkan dari Amerika Serikat hingga senilai Rp 28 triliun.

Ia mengatakan, pemerintah sama saja melakukan bunuh diri jika sampai membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Menurut saya bunuh diri pemerintah jika menerima tawaran itu," kata Hikmahanto saat dihubungi, Jumat (25/12/2020).

Menurut dia, dampak pembukaan hubungan diplomatik itu sangat berat.

Beberapa alasan yang ia paparkan, di antaranya konstitusi Indonesia yang secara gamblang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

"Posisi kita jelas. Kecuali kalau memang konstitusi kita preambule UUD 1945 tidak dianggap lagi, mau diamandemen, silakan," ucap Hikmahanto.

Berikutnya, kata Hikmahanto, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragam Islam memiliki rasa simpati dan solidaritas yang tinggi terhadap Palestina.

Artinya, pemerintah akan menentang konstitusi dan keinginan publik jika memutuskan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Jangan sampai ini bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan keinginan publik Indonesia," tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga sempat berbincang dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui telepon beberapa waktu lalu.

Jokowi telah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Presiden Abbas sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi karena Indonesia tidak mengikuti sejumlah negara di Arab yang telah membuka hubungan diplomatik," kata Hikmahanto.

Membuka hubungan diplomatik dengan Israel juga akan makin meneguhkan posisi Israel atas wilayah Palestina.

Hikmahanto berpendapat, Israel dapat mengeklaim ke masyarakat internasional bahwa negara yang antipenjajahan pun mau mengakui Israel sebagai negara dan menjalin hubungan diplomatik.

"Kalau sebuah negara yang konstitusinya berkata seperti itu mau melakukan hubungan diplomatik itu kan sesuatu yang luar biasa," katanya.

Lebih dari itu, ia mengatakan pemerintah perlu berhati-hati karena tawaran bantuan senilai triliunan rupiah itu datang saat masa kepemimpinan Presiden AS Donald Trum tinggal sebentar lagi.

Menurut Hikmahanto, tawaran ini berkaitan erat dengan persaingan AS dengan China untuk mendominasi negara-negara di kawasan Asia.

"Mungkin saja tawaran ini terkait persaingan dominasi AS-China di kawasan Asia," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa AS menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dollar AS atau Rp 28 triliun jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pernyataan tersebut dilontarkan pejabat top pemerintahan Trump, Adam Boehler, kepada Bloomberg yang dipublikasikan pada Selasa (22/12/2020).

Pernyataan Boehler kepada Bloomberg tersebut juga dikutip oleh media Israel, The Times of Israel.

Boehler merupakan CEO US International Development Finance Corporation (DFC), sebuah lembaga keuangan milik pemerintah AS.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia). Jika mereka siap, kami akan dengan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial,” kata Boehler.