Kompas.com - 22/12/2020, 14:48 WIB
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berpidato di sebuah pertemuan di Ankara, Turki, Senin (7/9/2020). TURKISH PRESIDENCY via APPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berpidato di sebuah pertemuan di Ankara, Turki, Senin (7/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berencana melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun 2021.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di Jakarta, Selasa (22/12/2020).

"Ini merupakan kunjungan balasan Presiden Erdogan terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke Ankara pada tahun 2017," kata Retno.

Ia mengatakan, dalam kunjungan Erdogan kelak, Indonesia dan Turki bakal menjajaki pembentukan High-Level Strategic Council (Dewan Strategis Tingkat Tinggi).

Dewan tersebut akan menjadi forum bagi para pemimpin kedua negara untuk membahas secara regular berbagai isu strategis bilateral, regional, dan multilateral yang menjadi kepentingan bersama.

"Kunjungan ini akan menandai peningkatan hubungan Indonesia-Turki ke tatanan yang baru," ujar Retno.

Baca juga: Menlu: Indonesia Tak Berniat Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, dalan pertemuan antara Retno dengan Menteri Luar Negeri Turki, dihasilkan sejumlah kerja sama bilateral. Misalnya, kedua negara sepakat untuk melanjutkan perundingan Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA).

Harapannya, perundingan itu selesai pada tahun 2021 sebagaimana dimandatkan oleh pimpinan kedua negara.

IT-CEPA, kata Retno, berpotensi meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia-Turki. Kerja sama ini diklaim akan menunjukan komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan bebas, serta upaya bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Retno juga menyampaikan bahwa terjadi peningkatan minat investor Turki untuk berinvestasi di Tanah Air. Ada beberapa proyek investasi yang saat ini sedang dibahas, antara lain di bidang perkapalan, pertanian, dan infrastruktur.

"Saya juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Turki mengenai UU Cipta Kerja yang baru saja diberlakukan, yang saya yakini dapat menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif bagi investasi Turki di Indonesia," ujar Retno.

Menurut Retno, kerja sama di bidang investasi antara Indonesia dengan Turki sangatlah penting, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur melalui skema public private partnership (PPP).

Baca juga: Menlu Tekankan Pentingnya Solidaritas Negara Lawan Pandemi Covid-19

Kerja sama tersebut sama pentingnya dengan kerja sama di bidang pertahanan dan industri pertahanan. Retno menyebut, kerja sama di bidang ini meningkat dalam dua tahun terakhir, yang dibuktikan dengan naiknya intensitas kunjungan antara pejabat dan para ahli di bidang pertahanan dan industri pertahanan kedua negara.

Terkait dengan kerja sama teknologi dan industri, lanjut Retno, sejak Juni lalu pembicaraan intensif telah dimulai kedua negara. Indonesia dan Turki telah sepakat untuk bekerja sama di bidang industri dirgantara, mobil elektrik, tempat peluncuran roket (spaceport building), satelit dan kendaraan peluncur satelit, serta teknologi medis dan farmasi.

"Kunjungan kali ini menunjukan di tengah pandemi, kemitraan Indonesia-Turki terus berkembang tidak saja untuk kepentingan dua negara, namun juga bagi dunia," kata Retno.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Nasional
Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Nasional
Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X